BANDUNG – Cuaca ekstrem yang terjadi di Jawa Barat (Jabar) perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Hal itu sebagai upaya mencegah terjadinya korban jiwa seperti kasus bencana longsor.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jabar, Garut menempati peringkat pertama daerah paling rawan bencana. Sejumlah bencana yang kerap terjadi mulai dari banjir bandang, longsor, serta pergerakan tanah.
Diketahui, dalam satu bulan terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat. Seperti banjir bandang di Cicurug dan longsor di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Banjir di Bandung Raya, dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
“Untuk di Jabar ada 15 kabupaten/kota di antaranya tergolong berisiko tinggi dari total 27 daerah. Sedangkan 12 kabupaten dan kota lainnya kategori sedang. Jadi, semuanya rawan bencana. Karena itu, warga diimbau lebih waspada,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dani Ramdan, kemarin (17/1).
Dani menyebutkan, kabupaten dan kota di Jabar, dari wilayah tengah hingga selatan, rawan bencana tanah longsor. Sedangkan dari wilayah tengah hingga utara, rawan banjir.
“Umumnya seperti itu ya, meski tidak menutup kemungkinan banjir terjadi di wilayah rawan longsor dan sebaliknya,” ujarnya.
Menurut Dani, tingginya potensi bencana di Jabar tak lepas dari kondisi topografi wilayah dengan banyak kawasan perbukitan yang rentan terjadi pergerakan tanah dan banjir.
Selain itu, historis perencanaan pun menjadi indikator lain yang menunjukkan Jabar sebagai provinsi rawan bencana. “Bahkan, dalam peta bencana yang disusun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kabupaten Garut rangking pertama nasional kabupaten paling rawan bencana,” tutur Dani.
Dia menambahkan, dalam mengatasi potensi bencana di Jawa Barat, Pemprov Jabar pun telah melakukan upaya-upaya mitigasi, baik struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural seperti pembangunan bendungan, normalisasi sungai, hingga dinding penahan tebing, dilakukan oleh instansi terkait, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jabar.
“Adapun BPBD mengerjakan upaya mitigasi non-struktural, mulai dari penyusunan peta rawan bencana hingga upaya penanggulangan pascabencana,” katanya.
Provinsi Jabar, ujar Dani, telah memiliki peta rawan bencana hingga tingkat desa. Sehingga, masing-masing desa di Jabar yang jumlahnya hampir 6.000 telah memiliki peta rawan bencana, termasuk upaya mitigasi dan rencana aksi pascabencana.
