BANDUNG – Direktur Ekskutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Meiki W. Paendong memastikan banjir akan kembali terjadi di Kota Bandung selama belum ada penanganan optimal. Pasalnya, ia menilai keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim.
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 persen dari luas wilayah.
”Sementara di Kota Bandung, RTH hanya tersedia sebanyak 12 persen. Bahkan RTH ini semakin berkurang karena tergerus oleh pembangunan sarana komersil,” ujarnya, saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (30/12).
Sehingga, lanjutnya, banjir dipastikan akan terulang terus-menerus. Terlebih itu sebagai konsekuensi pemerintah mementingkan dulu ekonomi.
”Misalnya memberikan perizinan pembangunan sarana komersil, mal, hotel, dan segala macem karena lebih mementingkan estetika,” terangnya.
Dia mengatakan, minimnya RTH menyebabkan sungai tidak siap menerima limpasan air dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Terlebih beban sungai bertambah akibat terjadi penyempitan dan banyaknya alihfungsi lahan di kawasan hulu.
“Akhirnya, air lariannya itu banyak mengalir ke sungai. Jadi beban sungainya bertambah, airnya meluap,” katanya.
Tak hanya di kawasan hulu, menurut Meiki, kawasan kota juga sudah mengalami penurunan daya serap air hujan karena banyak kawasan berdiri bangunan.
”Akhirnya air lari ke sungai, ke drainase. Selain infrastruktur drainasenya juga di kita masih tidak cukup memadai,” ucapnya.
Selain itu, sambungnya, masih banyak terdapat drainase yang tidak berfungsi yang menyebabkan genangan air dan juga kurangnya tanah sebagai media resapan air.
”Akhirnya unsur tanah terbukanya berkurang, malah demi kepentingan estetika dibangun tembok di pelataran,” tuturnya.
Menurutnya, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah kota untuk mengantisipasi bencana banjir. Seperti rekayasa vegetasi dengan menambag lahan-lahan terbuka hijau, atau rekayasa teknis melalui pengadaan kolam retensi. Namun menurut Meiki, kedua hal tersebut akan bermuara pada permasalahan pengadaan lahan.
”Kalau memang Pemkot serius, sediakan anggaran untuk pengadaan RTH. Dan anggarannya jangan dikorupsi. Karena yang terjadi terakhir kan ada terjadi kasus korupsi pengadaan RTH. Harus mau berkorban lah, nyediain dana untuk beli lahan,” tandasnya.
