CIMAHI –Jajaran sekolah di Kota Cimahi mulai menyebar angket atau survey kesediaan orangtua mensikapi pembelajaran tatap muka (PTM) yang dimulai Januari 2021. Dibutuhkan kesepahaman bersama antara sekolah dan orangtua untuk pelaksanaan PTM.
Survey yang dilakukan sekolah dilakukan baik secara tertulis maupun melalui form isian lewat dokumen secara daring. Penyampaian survey dilakukan berbarengan dengan masa pembagian raport pendidikan mulai Jumat (18/12) lalu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi Harjono mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada komite sekolah terkait kebijakan PTM dan draft surat pernyataan orangtua siswa.
“Terkait PTM, kami meminta kepala sekolah dan guru terus mempersiapkan, orangtua juga harus tahu soal kebijakan terkait PTM dan perlu disurvey untuk mengetahui perizinannya. Soal keputusan kapan dimulai, kita percayakan kepada pimpinan daerah yang akan memutuskan secara adil dan bijaksana,” ujarnya.
Menurut Harjono, jajaran sekolah tidak pada posisi setuju atau tidak setuju terkait PTM. Meski sebenarnya banyak guru yang menginginkan segera dimulai PTM. Namun, ada ketentuan yang harus dipenuhi dari sisi kesehatan diantaranya tidak berusia lanjut dan tidak memiliki penyakit komorbid.
”Kalaupun guru tidak dilibatkan dalam PTM tapi ikut membantu sekolah memfasilitasi kegiatan tersebut,” terangnya.
Terkait izin orangtua, lanjut Harjono, diperlukan sebagai salah satu syarat penyelenggaraan PTM. Sehingga, semua pihak harus memahami bahwa PTM menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama.
Pada awal PTM digelar, pihak sekolah bisa melakukan tes covid-19 terhadap guru. Namun tes tersebut bukan bagian dari pencegahan penularan covid, kalaupun digelar periodik tentu biayanya mahal dan membebani.
Karena itu, dibuat aplikasi presensi harian untuk siswa maupun guru dan tenaga kependidikan lainnya yang turut memuat potret kesehatan. Datanya diolah secara harian, akan lebih baik lagi kalau terintegrasi dengan Pusat Informasi Covid-19 Cimahi (PICC).
”Data ini bakal memetakan kondisi penyebaran covid di lingkungan pendidikan. Peta tersebut bisa menjadi dasar kebijakan jika ada temuan kasus baru di sekolah,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt. Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan keputusan pelaksanaan sekolah tatap muka bergantung pada izin orangtua berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan anak.
