Selain persoalan zona merah dan tempat isolasi, pihaknya juga saat ini tengah difokuskan terhadap keputusan vaksin berbayar atau gratis.
“Soal vaksin kewenangannya bukan lagi daerah. Vaksin itu diputuskan pusat. Jadi daerah hanya mengamankan betul-betul apa yang dibutuhkan pusat,” paparnya.
Pejabat publik yang gemar berpantun itu menjelaskan, untuk vaksin terbagi menjadi dua bagian. Sebab sesuai dengan kebutuhan. Antara lain vaksin gratis dan vaksin berbayar.
“Perhari ini sama vaksin terbagi dua yah. Jadi yang menengah ke bawah itu gratis oleh BPJS. Sementara menengah ke atas itu bayar secara mandiri,” jelasnya.
Menurut pria lulusan University of California itu, vaksin mandiri (berbayar) sangat disambut baik oleh masyarakat.
Sebab tidak harus mengantre di puskesmas. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan timnya.
“Kalau mandiri, bisa di rumah sakit, di klinik-klinik pribadi dan sebagainnya. Sehingga memudahkan mereka yang mampu tidak usah berlomba-lomba dengan yang gratis. Jadi kalau ditanya gratis?
Ada,” terangnya.
Lebih jauh Emil menjelaskan, dari hasil survei yang dilakukan, hanya 47,1 persen masyarakat Jabar yang sudah yakin ingin divaksin Covid-19.
“Yang belum memutuskan ada 43,8 persen. Sedangkan yang sudah yakin ada 47,1 persen,” kata Emil.
Dijelaskan Emil, dari 93 persen warga Jabar sudah mengetahui tentang vaksin ini. Sehingga dari persepsi vaksin itu yang tidak bersedia hanya 9 persen.
“Nah dari yang belum memutuskan, kebanyakan karena lebih ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sebelum berkeyakinan untuk divaksin,” jelasnya.
Tidak hanya itu, dari 100 persen warga yang disurvei, sebanyak 73,4 menginginkan vaksin dari dalam negeri. Ia pun berharap, vaksin dalam negeri ini berjalan dengan lancar.
“Kita doakan vaksin dalam negeri ini lancar. Salah satunya nanti jam 1 siang (kemarin) saya akan diambil tes darah terakhir di puskesmas garuda,” paparnya.
Sebelumnya, polemik anggaran untuk pengadaan vaksin dalam upaya penanganan Covid-19 bagi masyarakat masih menyisakan pertanyaan sejumlah legislator di DPRD Jawa Barat (Jabar).
Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar menyatakan, Pemprov Jabar harus memberikan keterangan yang tegas dan terbuka soal anggaran pengadaan vaksin.
