“Jadi pertama masalah beban hutang, modal biaya dulu pilkada, kedua pengawasan tidak efektif sehingga mereka tetap bisa membuat mengakali pengawasan itu, ketiga moralnya buruk, karena gaya hidupnya disesuaikan dengan kepala daerahnya itu. Segala gayanya baik, harus mewah. Jadilah terjerumus dengan suap ini. Terakhir imannya lemah,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku perihatin terkait Wali Kota Cimahi yang tertangkap KPK. Padahal, kata dia, sudah banyak yang tertangkap KPK.
“Saya sangat sedih dan prihatin saya kenal baik dengan pak Ajay, saya sering berkomunikasi dan tidak menduga ada hal-hal yang melanggar aturan yang akhirnya menjadi sebuah perkara,” kata Emil.
Iapun menyarankan untuk mengikuti proses hukum sebaik-baiknya, dan sampaikan sejujur-jujurnya. “Kepala daerah lain harusnya belajar sudah beberapa kali kejadian mohon untuk selalu menjaga integritas karena beberapa kepala daerah sudah berkali kali di kota/kabupaten yang sama termasuk Cimahi,” katanya.
“Jadi ini menjadi pelajaran agar kita fokus memimpin dan pengabdian menjaga integritas dalam membangun daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan, Pemprov Jabar sudah berupaya maksimal mencegah tindakan tercela tersebut.
“Saya kira kalau secara formal, ada forum yang selama ini digagas oleh Gubernur Jabar, itu kan pertemuan dengan kepala-kepala daerah. Itu sering berjalan dan itu sering disampaikan oleh gubernur, di antaranya supaya menjaga integritas,” katanya.
Namun tetap saja, katanya, walaupun gubernur giat menggelar kegiatan bersama para kepala daerah tersebut, sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi.
“Tetapi faktanya, yang terjadi lapangan itu, kejadian itu terus terulang. Inilah sebenarnya lebih kepada individu-individu dari penyelenggara pemerintahan di Jabar. Ada forum untuk secara formal gubernur menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap clean and clear dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu sudah dilakukan ya, tapi ini kan terus berjalan,” katanya.
Tidak hanya tentang kepala daerah, katanya, korupsi pun ternyata menjerat ASN sampai legislatif. Hal inilah, katanya, yang harus dicermati bahwa korupsi tidak memandang jabatan.
