“Harusnya didatangkan diniyah mana yang menyatakan ada pemotongan Rp 3 juta itu. Kalau ada saya bisa percaya, tapi tadi tidak disebutkan,” terangnya.
Ia juga mengaku siap bertanggung jawab jika memang di Kecamatan Pagelaran ada pemotongan BOP MDT.
“Misalnya masih kurang puas, bisa dilihat bagiannya. Karena saya punya bukti,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Cianjur, Pardi memastikan tidak ada oknum Kemenag yang terlibat dalam masalah ini. Ia pun berani menjamin hal tersebut.
“Karena itu uang dari Kemenag pusat yang langsung masuk ke BOP Diniyah Takmiliyah dengan jumlah kabarnya Rp10 juta,” ungkapnya.
Lalu, menanggapi hal ini, Pardi mengatakan, masalah ini harus diselesaikan langsung bersama FKDT. Ia mengaku tidak tahu menahu soal masalah pemotongan BOP MDT tersebut.
“Jadi silahkan ke FKDT, Kemenag tidak tahu menahu persoalan ini seperak pun,” ucapnya.
Ia pun berharap tidak ada kebohongan yang ada dalam masalah ini, jika memang ada oknum FKDT yang memotong BOP MDT, harus dijelaskan peruntukannya untuk apa.
“Karena Kemenag memberikan bantuan itu untuk penanganan Covid-19. Jadi kalau ke kabupaten tidak diberitahu, sudah langsung online makanya biar lebih jelas lebih baik dengan FKDT,” ungkapnya.
Namun, Pardi mengungkapkan, jika memang terbukti ada pemotongan bantuan BOP MDT dari oknum FKDT, pihaknya dengan tegas akan melapor ke Polres Cianjur.
“Kalau terbukti, saya akan langsung melapor ke Polres agar diusut tuntas karena ini uang negara. Kalau ke Kemenag ini tidak ada, karena langsung masuk ke rekening diniyah,” pungkasnya.(job3/sri)
