BANDUNG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat membeberkan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung menjadi salah satu fakor penyebab Kota Bandung terjadinya banjir. Terlebih RTH di Kota Bandung masih berada di bawah 15 persen.
Direktur Ekskutif Walhi Jabar, Meiki W. Paendong mengatakan, dilihat dari tata ruang Kota Bandung yang sudah padat dan banyak sekali kawasan terbangun dibandingkan dengan presentase RTH yang masih di bawah 15 persen.
Berdasarkan Undang-undang No .26 Tahun 2007 tentang Penaaan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 persen dari luas wilayah.
’’Jadi RTH itu selain untuk memberi kontribusi oksigen bagi kota, RTH juga berfungsi sebagai penyerap air saat musim penghujan,’’kata Meiki kepada Jabar Ekspres, Selasa, (20/10).
Dia memaparkan, RTH juga pada akhirnya juga bisa berperan sebagai fungsi konservasi air tanah, karena airnya tidak mengalir terbuang ke sungai yang akhirnya ke laut. Tapi juga bisa diserap oleh tanah dan menjadi cadangan air di bawah tanah untuk kebutuhan Kota Bandung.
Meiki menilai Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) harus memberikan berbagai upaya untuk mengurangi potensi terjadinya banjir. Termasuk penambahan RTH
’’Jangan hanya memberikan izin pembangunan komersil baru yang seharusnya kawasan komersil baru juga menyediakan RTH privat 10 persen dari luasan. Tapi kenyatannya tidak diwujudkan oleh piha swastanya,” jelas Meiki.
Selain penambahan RTH, Meiki menambahkan, Pemkot Bandung juta perlu membenahi beberapa aspek seperti penanggulangan permasalahan sampah serta pembenahan infrastruktu drainase.
“Misalnya aspek persampahan dibenahi, itu juga berperan. Selama ini publik juga masih cenderung kuran bertanggung jawab pada pengelolaan sampah, yg itu bisa berdampak pada tersumbatnya saluran drainase. Dibenahi lah ya fokus tiga hal itu,” tambahnya.
Berdasaran penuturan Meiki, upaya mitigasi bencana banjir juga dapat ditempuh melalui pemberian informasi terkait banjir yang sering terjadi di musim penghujan. Namun harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah.
“Pemberian informasi sebagai upaya mitigasi. Tapi kan kalau seperti itu terkesan Pemkot itu pasrah. Misalnya di perbatasan (yang sering banjir), warga diingatkan untuk waspada. Tapi tidak ada pencegahan yang sifatnya jangka panjang,” paparnya.
