NGAMPRAH – Wabah virus korona memaksa pembangunan infrastruktur jalan terganggu yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Penyebabnya dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran, di mana semua program pembangunan dan peningkatan jalan harus dipangkas dan dialihkan kepada penanganan pandemi pandemi Covid-19.
“Yang tersisa itu hanya program bantuan dari gubernur. Sementara, untuk program penanganan jalan tahun ini dari APBD kabupaten semua di-cancel,” kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR KBB Aan Sofyan, Senin (19/10).
Aan menyebutkan, program peningkatan jalan dari bantuan gubernur (bangub) yang terealisasi tahun ini menyasar kepada lima ruas jalan. Yakni, ruas jalan Sersan Bajuri; Wangunsari-Dago; Cihideung-Ciwaruga; Cihanjung-Parongpong; serta Datarpuspa-Gununghalu.
Saat ini progresnya sedang berjalan dan rata-rata pengerjaan sudah di atas 50%. Pihaknya memprediksi di akhir November 2020 atau paling lambat awal Desember 2020 semua pekerjaan peningkatan lima ruas jalan tersebut bisa selesai. “Total anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan lima ruas jalan itu dari provinsi senilai Rp 15 miliar,” ujar dia.
Disinggung mengenai proyeksi anggaran penanganan jalan dan jembatan tahun depan, Aan menyebutkan, berdasarkan proyeksi usulan dan perencanaan mencapai Rp 50 miliar untuk semua kegiatan.
Itu di luar program pembangunan jalan kabupaten sepanjang 71 km yang dananya bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) senilai Rp 285.500.400.000.
Kendati begitu belum tentu semua ajuan anggaran di APBD kabupaten disetujui, karena melihat kemampuan keuangan daerah. Sementara biasanya pengajuan perbaikan atau pembangunan jalan di lapangan selalu banyak.
Salah satunya jalan Kompleks Permata yang sudah diserahterimakan ke Pemda KBB. Awalnya tahun ini diajukan namun karena Covid-19 akhirnya dicoret dan coba diusulkan lagi tahun depan.
“Di kami ini (PUPR) banyak ajuan, baik perbaikan ataupun pembangunan jalan, tapi anggaran yang ada tidak terlalu besar. Jadinya ada skala prioritas penanganan, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkas Aan. (bbs/drx)
