BANDUNG – Adanya penurunan perolehan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat sorotan dari kalangan dewan Jabar.
Wakil Ketua Komisi III DPRDJabar Sugianto Nanggolah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar untuk membuat program stimulus dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan hingga 50 persen.
Sebab, kata dia, PKB menjadi komponen pajak paling berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar. Sehingga, saat penerimaan PKB turun hal tersebut sangat berdampak pada PAD.
“PKB turunnya kurang lebih 50 persen bahkan lebih, sedangkan PAD lain seperti bagi hasil dan lainnya sebagainya masih sama,” kata Sugianto di DPRD Jabar, Bandung, Senin (19/10).
Dia menjelaskan, berbagai stimulus untuk PKB harus disertai dengan stimulus ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Sehingga, lanjut Sugianto, masyarakat memiliki kemampuan membayar pajak tetapi pajak yang tidak begitu memberatkan, karena diringankan dengan berbagai stimulus pajak.
“Dari berbagai jenis pajak, PKB paling turun karena banyak yang tidak membayar. Nah, ini seharusnya stimulus pertumbuhan ekonomi bisa memberikan daya ungkit masyarakat membayar pajak (ditambah dengan stimulus pajaknya),” jelasnya.
Untuk diketahui dalam APBD 2020 PAD Provinsi Jawa Barat turun sekitar Rp4,2 triliun atau dari yang diproyeksikan sekitar Rp25 triliun menjadi Rp21 trilun (sebelum adanya anggaran PEN). Dari komponen PAD tersebut, PKB yang diproyeksikan sekitar Rp11 trilun turun menjadi Rp9,6 triliun atau turun sekitar Rp2 triliun. (mg1/yan)
