BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana menyebutkan, mulai bulan depan ada tiga calon daerah otonomi baru (DOB) yang bakal diajukan Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kemendagri. Ketiganya Garut Selatan, Sukabumi Utara dan Bogor Barat.
Menurutnya, pemekaran wilayah diperlukan, untuk mendukung aspek keadilan antara pusat dan daerah. “Kenapa itu dimasukkan ke dalam wilayah keadilan? karena Jabar dalam hasil survei BPS, penduduk Jabar ada 50 juta, ada 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa. Dibandingkan dengan Jawa Timur, Jatim penduduknya sekitar 34-40 juta, tetapi kota dan kabupatennya 38. Jumlah desanya ada sekitar 8.000, sehingga percepatan pembangunan di Jatim lebih cepat,” tutur Abdy dilansir detikcom, kemarin (16/10).
Jika 50 juta penduduk dibagi rata ke setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, rata-rata setiap daerah memiliki 1.851.852 penduduk. Apabila dirinci lagi ke dalam tingkat desa, satu desa minimal dihuni oleh 9.412 warga.
Abdy mengatakan, kucuran dana yang diberikan pusat kepada daerah itu sedianya tak melihat jumlah populasi manusia. Tetapi, hanya melihat jumlah kabupaten/kota. “Sehingga di Jatim 38 kota/kabupaten, sedangkan kita 27 kota/kabupaten dan 5.312 desa dibandingkan Jawa Timur, DOB ini lebih kepada rasa keadilan,” ucapnya.
Saat ini, ujar Abdy, Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dengan 5,715 juta penduduk. Angka tersebut, bahkan dua kali lebih banyak dengan penduduk di Sulawesi Utara atau Kepulauan Riau yang berada di angka 2,4 juta dan 2,1 juta.
“Apalagi dari sisi pelayanan, pemerintahan tidak efektif di Garut Selatan ke kota itu 7 jam, di Sukabumi yang berbatasan dengan Banten itu, Bayah, ke kota itu bisa berjam-jam,” katanya.
“Secara resmi (pengajuan) ini dalam waktu dekat, Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur dan DPRD akan mengusulkan tiga DOB, Garut Selatan. di Garut ada 42 kecamatan, di Jateng, kabupaten Tegal hanya memiliki 18 kecamatan. Kemudian di Sukabumi itu jumlah kecamatannya 47 kecamatan, makanya kita dorong Sukabumi Utara. Pemekaran wilayah ini penting, contohnya seperti Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya juga,” katanya.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.
