SUKABUMI – Ribuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Sukabumi mendapatkan program bedah rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah baik Kabupaten Sukabumi, Provisi Jabar, maupun pemerintah pusat.
“Program bedah rumah ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian. Perbaikan rutilahu tersebut tentunya mengubah rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi.
Menurutnya, khusus bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi untuk perbaikan ini berjumlah sekitar 1.600 unit. Jika ditambah dengan bantuan dari APBD Provinsi Jabar dan APBN, totalnya mencapai 4.680 unit yang tersebar di 47 kecamatan.
Namun, ada perbedaan dibandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Program ini lebih kepada bedah kampung di mana beberapa kecamatan mendapatkan kuota lebih untuk pembangunan rutilahu untuk diperbaiki bahkan bisa mencapai 40 unit.
Langkah yang dilakukan Pemkab Sukabumi ini untuk mengurangi jumlah rutilahu di kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini yang hingga kini jumlahnya masih cukup. Tetapi untuk mengentaskan kemungkinan sulit dilakukan, karena setiap waktu ada rutilahu yang bertambah.
Sehingga, dengan adanya program bedah rumah tersebut bisa meminimalisasikan jumlahnya. Apalagi saat ini pihaknya fokus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan yang tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana salah satunya kelayakan rumah warga.
“Desa sejahtera itu akan berimbas pada kota yang sejahtera, tapi kalau kota sejahtera belum tentu desa akan sejahtera, sehingga kita mulai pembangunan dari pinggiran kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup melalui rumah layak huni sesuai standar,” tambahnya.
Marwan mengatakan rutilahu yang diperbaiki tersebut harus memenuhi standar atau kriteria seperti ketersediaan sanitasi, air bersih, ventilasi udara hingga ramah gempa agar penghuni rumah nyaman dan sehat.
Program ini akan terus dilakukan Pemkab Sukabumi ke depannya, namun untuk merehabilitasi Rutilahu yang ada perlu adanya batuan tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi pihak ketiga baik swasta, komunitas maupun individu.(ant)
