BANDUNG – Hingga saat ini Dinas Pendidikan Kota Bandung belum mendapat surat tembusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait rencana pemberian subsidi kuota internet.
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung, Hikmat Ginanjar di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, belum lama ini.
Kendati demikian, Hikmat mengaku, pihaknya menyambut baik rencana Kemendikbud yang akan memberikan subsidi kuota untuk guru, siswa, dosen dan mahasiswa selama proses belajar jarak jauh (PJJ).
”Pada prinsipnya, kami siap menjalankan kebijakan yang diinstruksikan pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan,” ucapnya.
Dia mengaku, secara infrastruktur pihaknya siap untuk mendukung rencana dari Kemendikbut itu, namun sejauh ini pihaknya masih menunggu aturan yang bakal diterapkan.
”Pada dasarnya kita siap, tapi masih menunggu kebijakan itu turun dan seperti apa juklak juknisnya,” terangnya.
Dia mengaku, sejauh ini atau selama proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menggunakan sistem PJJ, khusu di Kota Bandung masih berjalan baik dan lancar. Bahkan saat ini PJJ sudah masuk tahap kedua.
”Kami sudah evaluasi pelaksanaan tahap satu. Kita bakal benahi apa yang kurang dan sudah dijalankan di tahap dua,” paaprnya.
Dia menjelaskan, untuk PJJ tahap dua, pihaknya membagi kedalam dua bagian yaitu secara daring dan luring. Dimana daring itu pembelajaran secara online, sementara luring dengan memberikan modul kepada para peserta didik yang membutuhkan dan terkendala dengan gadget
”Keduanya sudah berjalan baik,” klainnya.
Sementara itu, untuk mengatasi masalah kekurangan kuota internet belajar daring, setiap sekolah diberikan kebijakan untuk menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
”Ini instruksi dari pusat sudah berjalan semuanya, pusat selalu memberikan inovasi dan Kota Bandung selalu siap,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.
Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
”Alhamulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini. Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini,” kata Nadiem.(bbs/ziz)
