BANDUNG – Setelah beredarnya kabar 14 anggota DPRD Jabar positif terpapar Covid-19, Sekretaris Dewan (Setwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ida Wahidah mengatakan, bahwa sebetulnya jumlah yang terkonfirmasi positif ada 38 orang. Mereka terdiri dari para anggota DPRD, PNS dan Non-PNS dilingkungan DPRD terpapar COVID-19.
“38 orang kayanya pak yang positif. Tapi belum di inventalisir. Berapa anggota Dewan, berapa PNS dan berapa Non-PNS. Karena campur. Kita sedang menginventalisir soalnya ini hasilnya baru datang dari Labkes. Kita mau data dulu ini,” ucap Ida saat dihubungi di Bandung, Jumat (14/8).
Ida mengatakan, hasil swab dari Labkesda Jabar tersebut datang pada hari Jumat (14/8) sekitar pukul 16:00WIB. Sehingga dirinya berencana akan memfasilitasi anggota yang terpapar untuk isolasi.
“Data datang perhari ini, barusan 15 menit yang lalu. Makannya kita koordinasi kesana kesini. Karena kita akan menfasilitasi isolasi mandirinya di BPSDM. Kita menganjurkan semuanya kesana agar lebih aman,” katanya.
Kendati begitu, setelah ada puluhan yang terpapar Covid-19 di DPRD Jabar. Pihaknya berencana untuk menutup Kantor DPRD Jabar untuk sementara waktu.
“Iya kemungkinana akan menutup DPRD selama 14 hari kerja. Seperti Gedung Sate kemarin. Data ini bersumber dari Labkesda Dinas Kesehata,” ucapnya
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan mengadakan melacak awal penyebaran di Kantor DPRD dengan mentracing siapa saja yang terpapar. Apakah kontak erat dilingkungan Kantor atau dirumanya.
“Nanti ditracing. Ada bagian yang tracingnya nanti. Kan nanti setelah di investalisir kita akan tracing kontak erat dengan siapa saja dilingkungan keluarga dan kantor. Nanti hasil tracing orang-orangnya disuruh swab juga,” lanjutnya.
Ia pun mengaku, selama pelaksanaan swab dilingkungan DPRD Jabar ada beberapa anggota, PNS maupun Non-PNS yang tidak mengikuti. Sehingga dirinya akan mendorong untuk segera di swab.
“Kita kan tidak smua ikut swab. Masih ada sisi beberapa orng anggota dewan yang tidak ikut. Ada juga PNS dan Non PNS yang tidak ikut. Alasannya mungkin satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak mengikuti swab. Kita akan mendata dan mendorong supaya ikut swab,” pungkasnya.
