BANDUNG – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebutkan bahwa keputusan pemerintah untuk menjalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang tidak sejalan dengan keinginan masyatakat.
Sebab, dari hasil survei Charta Politika menunjukan sebanyak 54,2 persen responden memilih tak setuju apabila Pilkada tetap berlangsung.
“Terkait dengan Pilkada yang akhirnya diputusakan 9 Desember nanti. Dengan catatan apabila vaksin belum ditemukan. 54 persen responden menyatakan tidak setuju. Jadi saya pikir ini PR untuk Pak Tito dan penyelenggara pemilu,” ujar Yunarto Wijaya saat webinar, belum lama ini, Jumat (24/7).
Dikatakannya, untuk responden yang menyatakan setuju hanya 31,8 persen untuk Pilkada tetap dilangsungkan dan 14,1 persen responden menjawab tidak tahu. Hasil selanjutnya terkait keinginan responden untuk tetap datang ke TPS saat hari pemungutan suara.
Menurutnya, memunculkan angka sebanyak 34.9 persen responden menyatakan tetap datang ke TPS, lalu 10,2 persen memilih tak datang dan responden tidak tahu/tidak jawab mencapai 55 persen.
“Betul hanya 10 persin menyatakan tak datang ke TPS tapi lebih banyak yang tidak tahu dan tidak jawab. Jadi bukan tidak mungkin ini akan menjadi tantangan terbesar selama pelaksanaan Pilkada 2020 langsung. Walaupun KPU merasa cukup mampu untuk menjalankannya,” katanya.
Dijelaskannya, survei tersebut diambil dari kurun waktu 6–12 Juli 2020 di 34 provinsi di Indonesia melalui wawancara telepon dengan metode random sampling.
“Sampel yang digunakan sebanyak 2.000 responden secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka yang dilakukan oleh Charta Politika. Untuk margin of error–MoE) sebesar +2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Indonesian Politic Research and Consulting (IPRC), Leo Agustino, mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak diharapkan dapat direncanakan secara matang.
Sebab, tingginya kasus penularan Covid-19 di Tanah Air membuat penyelenggaraan kontestasi politik di tingkat daerah itu dibayangi rasa kekhawatiran. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang justru berharap agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda.
“Terkait pengamanan ini, temen-temen di kepolisian pastinya sudah memetakan indeks kerawanan untuk nantinya bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kekacauan. Namun indeks ini juga harus sinkronkan terlebih dahulu dengan data dari Bawaslu,” ucapnya.
