BANDUNG-Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut dibatalkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan.
Dilansir dari detikcom, demo baru dimulai Kamis (16/7) pukul 15.00 WIB. Berbagai atribut demo seperti spanduk dan poster bentuk kritikan dan sarkasme kepada pemerintah dipajangkan. Seperti tulisan ‘Menteri Bukan Wayang’, ‘Omnibus Buat Rakyat Tergerus’ dan lain-lain.
“Hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup mahasiswa yang melawan,” teriak Ilyas sebagai salah satu orator dalam aksinya.
RUU Omnibus Law yang rencananya akan disahkan hari ini, Kamis (16/7) di DPR RI, mengundang kontroversi dan penolakan dari masyarakat di berbagai daerah. Massa aksi menganggap RUU Omnibus Law secara subtantif menyimpan sejumlah permasalahan jika ditinjau dari segala aspek melalui analisa legal formal dan ekonomi politik.
“Dari segi aspek legal formal, Penerapan Konsep Omnibus secara sekilas dapat menjadi solusi dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, Konsep ini dapat menjadi permasalahan apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem Hukum Civil. Potensi Permasalahan akan Muncul dari Implementasi Omnibus Law di Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan, selain RUU Omnibus Law, pihaknya juga menuntut adanya percepatan pengesahan Rancangan Undang Undang Pengapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pihaknya menyebut berdasarkan data pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak meningkat sebesar 65% 1.417 kasus pada tahun 2018, 2.341 kasus pada tahun 2019.
“Oleh Karena itu, dalam menyikapi segenap permasalahan terakhir yang sedang terjadi di negara ini, kami sebagai Gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam PRMB menyatakan menuntut DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepenuhnya, cabut UU Minerba yang baru, angkat dan sahkan RUU PKS, tinjau Kembali UU Nomor 2 Tahun 2020 COVID-19,” ujar Ilyas.
BERGERAK: Aksi demo mahasiswa Jabar menolak RUU Cipta Kerja di area Gedung Sate hingga DPRD Jawa Barat Jalan Dipenogoro, Kamis (16/7).
