“Terkait pengadaan ini merupakan PR nomor satu. Kemudian PR nomor dua adalah siap tidaknya guru mengajar siswa dengan metode daring. Terlebih guru yang memahami pedagogi (cara dan strategi mengajar) tahu benar perbedaan belajar secara tatap muka dengan daring,” cetusnya.
PR nomor tiga, menurut Gus Ahad adalah kurikulum. Sebab kurikulum pendidikan di Indonesia tidak disiapkan untuk Covid-19.
“Pandemi itu tanpa rencana. Ini Takdir Allah, tiba-tiba diujikan. Kurikulum kita bukan untuk PJJ. Jadi bila sekarang PJJ. Harus diubah kurikulumnya,” tegasnya dengan nada tinggi.
Dengan beberapa PR tadi. Indonesia khususnya Jawa Barat, saat ini tengah menempuh masa-masa sulit akan ada penurunan pada tingkat efektivitas KBM.
Untuk itu pula, Gus Ahad mengajak para ahli untuk berpikir dan duduk bersama guna membahas permasalahan ini. Mulai dari akademisi, praktisi, politisi, eksekutif, hingga dinas terkait.
“Ini PR bersama. Harus dicari solusinya. Termasuk untuk pembiayaan pendidikan, formulanya juga harus ada. Sebab, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 ini, bahkan tak sedikit pula melahirkan orang miskin baru,” ucapnya.
Terlebih di sekolah swasta, sekarang ini mayoritas tak punya pendapatan, karena muridnya tak masuk. “Ya, nggak masuk ngapain bayar, kan gitu. Sekolah negeri masih mendinganlah, gurunya masih bisa digaji, negara,” katanya.
Dengan banyaknya orang miskin baru, berarti akan ada juga anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah alias drop out. Itu, berarti, nanti akan ada penurunan angka serapan kotor, angka serapan murni, selain itu ada juga angka lama sekolah.
“Variabel-variabel itu pasti menurun. Jadi ini PR berat, Pak Kadis (Pendidikan). dengan segala hormat saya sampaikan, bapak punya PR sangat berat. Kami juga di DPRD tengah membahas untuk mencarikan solusinya,” bebernya. (adv/mg1/drx)
