BANDUNG – Rencana Presiden Jokowi untuk menjadikan wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan alternatif (kawasan Food Estate) mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Sebab, dalam program itu presiden tidak mengajak menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Tidak adanya Menteri Pertanian dalam program itu, diduga sebagai bebtuk kekecewaan Presiden Jokowi terhadap Mentan. Bahkan, menteri yang diutus hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengakui ada keanehan ketika Mentan SYL tidak dilibatkan.
Menurutnya, seharusnya Kementan dilibatkan. Sebab, Kementan memiliki analisis terkait dengan lahan rawa atau gambut yang ada di Kalimantan. Sehingga tahu persis apakah bisa ditanami oleh padi atau tanaman pangan lainnya.
Adanya sikap presiden seperti itu diduga adanya kekecewaan atas program cetak sawah baru kurang maksimal.
“Ya bisa jadi seperti itu, bisa juga karena kemarin kurang berhasil dalam mencetak sawah baru. Kedua, mungkin anggaran di Kementan tidak ada. Ketiga, bisa karena kemampuan Kementan sendiri yang kurang maksimal terkait dengan infrastruktur pertanian. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan presiden,” kata Ono kepada wartawan, Kamis (2/7).
Dia menuturkan, Presiden Jokowi pasti punya penilaian terhadap kinerja bawahannya. Untuk itu, harapan presiden tentunya ada perubahan signifikan terhadap kinerja Kementan.
“Inikan dari tahun ke tahun periode ke periode ganti menteri tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan di Kementan,” ucap Ono.
Selain itu, mengenai ikut berperannya Menhan, dia minta semua pihak berpikir positif. Sebab, keterlibatan TNI dalam progran itu biasanya untuk mempercepat hasil dari program.
“Nah, kalau pak Prabowo apa ya? Ya kita sih positif saja. Mungkin keterlibatan unsur TNI dalam membuka lahan. Kan membuka lahan itu tidak mudah. Di TNI kan ada pasukan khusus untuk membuka lahan. Ketiga menteri ini kan harus berkomunikasi dengan Kementan terkait daya dukung lahannya,” ujar Ono.
