MAJALAYA – Anggota DPR RI, H. Dede Yusuf M. Effendi berkunjung ke pengurus Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FP-LKP) dan Himpunan Pengurus Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/6).
Blusukan Dede Yusuf ke lapangan itu merupakan bagian dari program kunjungan daerah pemilihan (kundapil) yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ditengah pandemi COVID-19 yang berdampak hampir ke seluruh sektor usaha di tanah air termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan.
Dede mengungkapkan, menurut informasi yang di peroleh dilapangan, banyak sekali LKP-LKP yang mengalami kesulitan keuangan akibat berhentinya operasional LKP. LKP kesulitan membayar gaji para pengajar/Instruktur, Staf ADM, serta biaya operasional lainya yang selama ini sudah dirumahkan.
Kondisi tersebut, katanya, kian buruk saat pemerintah yang seharusnya menjadikan LKP sebagai mitra dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam program pelatihan Prakerja malah menunjuk platform yang bukan Lembaga Pelatihan.
Padahal, lanjutnya, LKP merupakan Pendidikan Non Formal yang dilindungi UU. Terbitnya Perpres 82/2019 yang memunculkan direktorat baru di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang menaungi LKP-LKP ini seharus menjadi faktor bagi pemerintah untuk benar-benar melibatkab keberadaan Lembaga tersebut dalam program pelatihan kartu prakerja.
”Pemerintah kita seharusnya menempatkan posisi LKP-LKP sebagai lembaga terdepan dalam permasalahan penyerapan program latihan prakerja ini, karena LKP merupakan lembaga yang telah akreditasi serta memiliki seritikasi kompetensi. Namun saat Pandemi COVID-19 malah lembaga kursus tidak menjadi perhatian utama oleh pemerintah terutama dalam pelaksanaan pelatihan Pra kerja,” kata Dede Yusuf kepada Jabar Ekspres saat ditemui usai kegiatan.
Berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, ia akan mendesak, agar pemerintah untuk memberikan dukungan kepada LKP dalam berbagai kebijakan program Di antaranya dengan mempermudah LKP dalam mengakses Program Pelatihan PraKerja, sehingga LKP tidak hanya jadi penonton.
Kemudian, ucapnya, platform yang sudah di tunjuk pemerintah dapat mengandeng LKP sebagai mitra dalam pelaksanaan Pelatihan prakerja sehingga LKP bisa membantu meringankan beban biaya operasional. Di era Revolusi Industri 4.0, lanjut Dede, peranan LKP itu menjadi penting, karena dapat memberikan keterampilan, sehingga dapat bersaing di dunia usaha dan industri.
