BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan pada evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019, Jawa Barat mengalami penurunan dari laju pertumbuhan ekonomi.
“Kemarin komisi II sudah melaksnakan rapat khusus dan rapat di pansus, kebetulan saya masuk di pansus. Secara ekonomi garis besarnya, tahun 2019 ekonomi di Jabar sebenarnya mengalami penurunan dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi,” ucap Yunandar saat dihubungi beberapa waktu lalu, Kamis (14/5).
Kendati demikian, Politisi PDI-P tersebut sangat menyayangkan atas penurunan laju pertembuhan ekonomi di Jabar itu. Sebab, kata dia, penurunan dari tahun sebelumnya itu di atas 5,2 persen sehingga menjadi 5,07 persen.
Dikatakannya, berdasarkan laporan dari Eksekutif bahwa penurunan laju ekonomi tersebut diakibatkan oleh dampak perang China dan Amerika.
“Walapun alasannya yang selalu dikatakan eksekutif bahwa perang dagang antara China dan Amerika pada waktu itu. Namun ada dua fenomena yang sebenarnya membantah tentang hal itu,” kata dia.
Menurut sekretaris Komisi II itu, ada dua fenomena yang bisa membantahkan alasan laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perang dagang China dan Amerika.
Pertama, fenomena bahwa Provinsi lain di Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogja itu pertumbuhannya naik pada tahun 2019, tidak turun. “Jadi itu bantahan terhadap tadi, berarti mereka lebih siap dibandingkan menghadapi konsisi daripada Jabar,” katanya.
Kedua, ucap dia, fenomena banyaknya relokasi industri ke luar Jawa barat, nah ini tercermin pada angka ekonomi terdalam berkuran nya hanya pada sampai 4 persen saja.
Tak hanya itu, legislator itu mengungkapkan bahwa melihat OPD-OPD yang berada di Komisi II. Pihaknya menilai bahsa program dari dinas itu tidak begitu tepat sasaran. Sebab, ungkap dia, banyak program yang ekonomi namun lebih banyak bicara tidak mendalam.
“Jadi misalnya paling mencolok di Dinas KUK malah bikin perlombaan pesantren (OPOP) dengan anggaran lebih besar 100 Miliar,” katanya.
Kemudian, sambung dia, Dinas Pariwisata, belanja untuk destinasi malah diberlanjakan untuk beli lahan, itukan sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya oariwisata membuat destinasi malah membeli lahan. Padahal destinasi yang ada saja sampai sekrang belum tergarap dengan baik.
