“Dengan kebijakan Menperin tersebut perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk mengurus izin agar bisa beroperasi pada saat PSBB, sehingga pekerja/buruh harus tetap bertaruh nyawa bekerja ditengah penyebaran covid-19 walaupun didaerahnya PSBB,” imbuhnya.
“Dengan hak tersebut pada akhirnya di DKI Jakarta ada buruh yang positif dan meninggal dunia, di Kabupaten Bandung Barat ada buruh positif covid-19, dan juga di Sumedang. Maka dengan itu kebijakan tersebut membuat pelaksanaan PSBB tidak efektif,” pungkasnya (mg1/yan)
