BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jabar Heri Antasari mengaku terus pematangan secara teknis dalam merealiasikan kebijakan larangan mudik.
Salah satunya, dengan pengawasan di zona merah dan daerah yang di tetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kendati demikian, kata dia, petugas di pos-pos titik pengecekan akan mengecek warga yang melalui zona tersebut.
Sehingga jika ada warga yang terindikasi mudik, akan diberikan edukasi dan meminta pengendara memutar balik kendaraan kembali ke asal.
“Akan ada perubahan posko-posko yang dikaitkan juga dengan pemeriksaan medis, itu juga akan digunakan untuk sebagai pos titik-titik untuk meminta mudik kembali ke tempat asal,” kata Heri, Jum’at (24/4).
Dikatakannya, semua angkutan penumpang, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, menjadi fokus pengawasan Pemda Provinsi Jabar.
“Angkutan umum atau pribadi yang berindikasi mudik akan dihentikan. Kita sudah menyiapkan berbagai posko sebagai titik-titik pengecekan,” katanya.
Selain itu, ungkap dia, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan pengawasan di daerah-daerah tujuan mudik. Petugas di pos-pos titik pengecekan akan mendata warga yang mudik dan melaporkannya kepada kelurahan, untuk memastikan pemudik tersebut menjalani isolasi mandiri 14 hari.
“Kalau ada yang tetap mudik katakanlah, mereka (petugas di daerah tujuan mudik) harus mendata. Dari awal, Jabar sudah seperti itu. Sebelum ada larangan, sudah mendata pemudik ini dan memintanya untuk isolasi mandiri,” ungkapnya.
Kadishub Jabar itu menyampaikan bahwa sudah ada sekitar 350 pemudik dini yang masuk ke Jabar. Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, jumlah warga yang akan mudik ke Jabar tetap besar, yakni sekitar 660 ribu pemudik.
“Menurut survei (Kemenhub), yang akan mudik ke Jabaritu sekitar 660 ribu. Itu diturunkan dari angka nasional. Angka nasional itu yang sudah melakukan mudik 7 persen. Kemudian yang masih akan memaksakan mudik diperkirakan 24 persen. Yang kita tangani yang sudah mudik, dan yang akan mudik,” paparnya.
Larangan mudik akan berhasil diimplementasikan apabila semua pihak, khususnya warga yang berada di daerah tujuan mudik, turun tangan. Menurut Heri, keterlibatan warga amat krusial mewujudkan tujuan dari larangan mudik, yakni mencegah penyebaran COVID-19.
