Pasalnya, Kondisi perekonomian Indonesia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan yangbsignifikan akibat pandemi Covid-19 yang telah mengubah dan membatasi cara untuk berinteraksi sosial hingga aktivitas ekonomi.
“Terjadi pelemahan ekonomi karena corona. Negara memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sehingga dunia usaha merugi. Investor juga banyak yang menarik modalnya,” ucap Aldrin.
Menurut dosen dan pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini, pengusaha lebih memilih mengurangi karyawan demi meringankan beban pengeluaran.
“Karenanya, potensi PHK paling tinggi bakal terjadi di sektor padat karya jika wabah terus berlangsung hingga lebaran tahun ini,” prediksinya.
Selain industri, sambung Aldrin, sektor UMKM jadi sektor yang paling terkena imbas wabah corona karena punya modal yang terbatas.
Pelaku di sektor ini juga sangat rentan karena punya perputaran waktu bisnis yang lebih singkat dalam hitungan harian, mingguan atau bulanan.
“Dampak corona dirasakan paling berat oleh sektor padat karya dan UMKM. Ada potensi PHK besar-besaran di industri, UMKM juga banyak yang terancam gulung tikar,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang krusial bagi perbaikan perekonomian Indonesia, khususnya di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.
Menurutnya, pemerintah pun tengah menyiapkan program baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini disiapkan sebagai tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja.
Melalui program ini, kata Aldrin, pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapatkan manfaat dari pemerintah. Manfaat yang diberikan dari program ini terbagi menjadi tiga macam.
Pertama, manfaat dapat berupa pemberian uang. Kedua, manfaat juga diberikan dalam pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru.
“RUU Cipta Kerja bisa jadi jawaban dalam me-recovery ekonomi pasca wabah corona,” pungkasnya. (mg1/yan)
