BANDUNG – Gubernur Jawa Barat menekankan kepada kepala daerah bupati/ wali kota agar segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, penyaluran hibah bansos harus menjadi prioritas untuk segera direalisasikan. Hal ini dilakukan agar penerima bisa membelanjakan barang dan keperluan lain.
Selain itu, kebijakan pengurangan pajak di level nasional sudah diusulkan dan rekomendasikan ke Mendagri. Sehingga, industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, di sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian seperti ojek online (ojol) harus ada jarring pengaman sosial.
’’Kami butuh tim untuk menghitungnya, apakah suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji,” ujar Emil ketika ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi mengenai penanganan dampak Convid-19, Kamis (19/3).
Emil menilai, adanya anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan. Sebab, social distancing akan berdampak pada berbagai sektor khususnya pelaku pariwisata dan pelaku industri pabrik.
’’Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa,” kata Emil.
Untuk itu, lanjut dia, Kepala daerah harus memberikan insentif (berupa) pengurangan pajak hotel dan restoran.
’’Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. Pengurangan pajak ini bisa dilakukan minggu ini, secepatnya,” punkas Emil. (mg1/yan).
