“Sedangkan bagi pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan. Bagi TNI, Polri, BIN, atau BINDA, harus bisa menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Sementara ada juga peran dan keterlibatan ormas dan OKP, yakni memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis,” terangnya.
Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan IKP Pilkada 2020 tentu harus disikapi bersama-sama. Artinya, semua pihak harus menguatkan komitmen untuk menjaga kondusivitas wilayah selama berlangsungnya penyelenggaraan pilkada.
“Tingkat kerawanan penyelenggaraan pilkada itu tentu berubah-ubah. Sejauh ini kami di KPU selalu berkomitmen melaksanakan pilkada agar berjalan dengan aman dan tertib,” tandasnya. (bbs/drx)
