BANDUNG – Masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat (Jabar) yang belum melaksanakan lelang pada tahun anggaran 2020, menjadi sorotan kalangan dewan Jabar.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi mengaku, untuk urusan lelang sebetulnya sudah menjadi ranah teknis OPD. Sehingga, soal kapan lelang dimulai pihaknya tidak mengikutinya, Namun, dia berpesan jangan sampai semua pekerjaan terhambat.
“Mestinya memang tidak ada yang ditahan-tahan lagi karena kan ketika APBD sudah ketok palu di paripurna, artinya apa yang ada di dalamnya bisa dilakukan,” kata Daddy kepada Jabar Ekspres di Bandung, Selasa (10/3).
Menurutnya, proyek lelang ini juga berkaitan dengan jadwal di ULP. Namun, sebelum ke ULP mestinya masing-masing OPD menyiapkan segala sesuatunya secara matang.
“Jadi, tidak boleh lagi ada alasan belum siap dokumennya,” katanya.
Dikatakanya, yang tahu persis mana yang harus di dahulukan atau setelahnya kan itu OPD masing-masing, sehingga ULP harus menyinkronkan dengan itu semua.
“Kalau sinkronisasi dilakukan dengan baik, saya yakin semua bisa on schedule. Dengan demikian, ga bakalan terjadi penumpukan di ujung,” tegasnya.
Saat disinggung kendala yang dihadapi terkait keterlambatan lelang, pihaknya menegaskan, seharusnya selalu berkoordinasi seperti visi misi Gubenur Jawa Barat.
“Saya yakin lelang, pekerjaan, dan sebagainya tak akan terlambat kalau koordinasi berjalan baik. Kalau ada OPD yang serapannya di bawah 85%, apalagi tidak sampai 80%, mestinya Badan Anggaran mempertimbangkan jumlang anggaran untuk APBD Perubahan 2020 maupun APBD murni 2021,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota Badan Anggaran, Haru Suandharu berharap OPD-OPD bisa segera menverifikasi dan mulai memproses lelangnya.
“Tentu saja perencana kegiatan harus cermat, agar resiko delay atau gagal lelang bisa dihindari, Termasuk proyek-proyek yang tertunda seperti fly over di Kota Bandung di beberapa titik, sekalipun itu program pemerintah pusat. tetapi Pemprov senagai pelaksana harus melakukan upaya2 percepatan, agar tidak terkesan mangkrak,” hematnya.
“Saya akan usulkan ke rekan2 di komisi 4 DPRD Jabar untuk melakukan pengawasan thd aspek, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pembangunan fisik di Jawa Barat,” bebernya.
