NGAMPRAH– Untuk mendorong kemajuan Kabupaten Bandung Barat dibutuhkan kerja tim antaran dua lembaga yakni leksekutif dan legislative. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sustina di sela “Rapat Paripurna Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD KBB 2021”, di Lembang, Selasa (25/2).
“Seiring dengan berkembangnya kegiatan pembangunan-pembangunan di KBB, kami berharap ada sinergi dari legislatif, tentunya ini demi kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
Menurut Bupati, pada tahun anggaran 2021 ada beberapa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah. Di antaranya, pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup sektor pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan.
Selain itu, lanjutnya, pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan pada kearifan budaya lokal, itu juga menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
“Maka dari itu, kami berharap seluruh stakeholder baik ekskutif, legislatif, masyarakat dan pihak swasta sekalipun harus bisa sama-sama terlibat dalam membangun daerah. Ini semuanya untuk kemajuan daerah,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2021, DPRD KBB telah memberikan saran dan pendapat berupa pokir berdasarkan hasil reses.
“Saya pun berharap, visi misi Bandung Barat AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul, dan Relegius) dapat bersama-bersama diwujudkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KBB Rismanto mengungkapkan, pokir DPRD KBB pada 2021 yang telah disusun diharapakan dapat diimplementasikan dalam RKPD dan RKA pemerintah daerah.
“Karena orientasinya cukup jelas, yakni proses perencanaan pembangunan daerah itu menggunakan pendekatan teknokratik, partispatif dan politis,” terangya.
Rismanto juga menambahkan, pokok-pokok pikiran DPRD KBB diharapkan dapat diimplementasikan oleh eksekutif.
“Harapannya pokir ini bisa dijabarkan sesuai visi pembangunan Bandung Barat. Termasuk yang di dalamnya yang menyangkut program legislasi,” kata Rismanto. (mg6/drx)
