BANDUNG – Tingginya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA 2019) disebabkan adanya bantuan keuangan provinsi ke daerah kurang terserap.
Anggota DPRD Jabar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, pada APBD 2019 lalu, bantuan keuangan untuk daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp 7 Triliun. Namun, jumlah itu tidak terserap semuanya.
Hal ini terjadi, karena buruknya perencanaan antara pihak provinsi dan daerah atau kurang adanya koordinasi dengan baik. Sehingga, bantuan keuangan tidak optimal. Bahkan pemprov dinilai belum bisa berkoordinasi program atau kegiatan yang diajukan oleh kabupaten kota secara efektif.
“Seharusnya ada penilaian ketika kemampuan kabupaten/kota untuk membelanjakan bantuan keuangan tersebut. jangan sampai misalnya tahun sebelumnya tidak berhasil dibelanjakan tahun ini diberikan lagi dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar. Harus ada evaluasi sepertinya itu,” paparnya ketika ditemui Jabar Ekspres belum lama ini di Gedung DPRD Jabar, kemarin, (9/7).
Efek dari anggaran yang tidak terserap akan berimbas kepada tertundanya program. Sehingga, proses pembangunan jadi terganggu. ‘’Dampaknya ya masyarakat akan merasakan langsung,’’cetus dia.
Selain pihak provinsi yang kurang cermat, Kabupaten/Kota terkadang tidak bisa mengesekekusi anggaran yang sudah dialokasikan tersebut. Sebab, berdasarkan informasi dari hasil kunjungan kerja ke Bapeda Kabupaten/Kota, kendala utamanya adalah, perencanaan tidak disesuaikan dengan program yang ada di provinsi.
Yunandar mempertanyakan, sejau ini, masalah kurangnya penyerapan anggaran belum ada penjelasan dari Eksekutif kepada dewan.
‘’Kenapa hal itu tidak dilakukan evaluasi, kenapa selalu berulang terus kabupaten/kota yang sama mendapat bantuan keuangan yang sama padahal penyerapan nya selalu rendah,” cetus dia.
Selain itu, tidak terserapnya anggaran secara maksimal disebabkan program-program baru dari visi misi gubernur kurang dipahami dengan baik oleh dinas dinas. ‘’Ya mungkin karena program baru, begitu ya atau sebuah inovasi, jadi banyak dinas-dinas yang pada awalnya kebingungan,’’ucap dia.
Dia berpendapat, beberapa program inovasi yang digagas dari gubernur penyerapan anggaram kurang maksimal. Sebab, sebelumnnya dinas-dinas cenderung memiliki program dan kegiatannya sama setiap tahunnya.
