Dia menyebut, Jokowi tidak pernah menyalahkan siapa pun karena menyebut persoalan Jiwasraya terjadi 10 tahun lalu.
“Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama,” tegas Dini.
Sementara itu, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai SBY terbawa perasaan menyikapi masalah Jiwasraya. Dia memastikan Jokowi tidak lepas tangan. “Pak SBY dari dulu kan memang baperan. Padahal Pak Jokowi hanya ingin mengoreksi manajemen yang selama ini mengelola Jiwasraya. Beliau mengatakan masalah di Jiwasraya sudah ada sejak 10 tahun lalu. Itu fakta.
Terpisah, Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan kasus Jiwasraya tidak dijadikan bahan adu domba pemerintah SBY dan Jokowi. Menurutnya, langkah tepat untuk memahami masalah Jiwasraya adalah melakukan audit investigatif atas semua proses bisnis serta transaksi dan keadaan keuangannya selama 10 tahun terakhir. Arsul meminta OJK dilibatkan dalam audit investigatif tersebut.
“OJK perlu mengambil inisiatif ini dengan melibatkan BPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan audit dan perhitungan kerugian negara. Dari audit investigatif akan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah. Selain itu mengapa masalah tersebut menjadi terakumulasi semakin besar,” kata Arsul di Jakarta, Jumat (27/12).
Dia menyebut PPP mendukung dibentuknya Pansus Jiwasraya. Dia menyebut, Pansus adalah salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Karena itu, sepanjang Pansus Jiwasraya ini proporsional dalam rangka mencari akar masalahnya, PPP setuju. (rh/fin)
