Karena itu, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan kepada Presiden RI untuk menindaklanjuti dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan manusia yang dilakukan Pemerintah RRT.
“Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, kita harus mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan positif terhadap peristiwa tersebut,“ tandasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengakatan, Pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur urusan muslim Uighur. Moeldoko menyebut, urusan Uighur adalah urusan China, Indonesia tidak mempunyai hak masuk ke wilayah itu.
Baca Juga:Plh. Sekda Launching e-Katalog Lokal JabarBulog Pinjam Modal ke bjb Rp 1 Triliun
“Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Dia mengatakan, itu sudah menjadi prinsip dalam standar hubungan internasional.
“Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional,” katanya.
Sementara itu, beberapa Ormas Islam berencana akan melakukan aksi unjuk rasa di di kantor Kedaulatan Besar Republik Rakyat China (Kedubes RRC) di Jakarta. Aksi ini untuk mengecam tindakan kekerasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
Aksi tersebut akan digelar pada Jumat 27/12 nanti. Dengan tema “Aksi Nasional Selamatkan Muslim Uighur Bersama Ormas-Ormas Islam Se-Indonesia”. (dal/fin)