BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat soroti belum optimalnya program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021.
Pasalnya, beberapa pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor perekonomian belum berbasis pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebutkan, perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan benar. Sebab, salah dalam perencanaan berarti dapat diartikan merencanakan kegagalan.
Pelayanan BPJS dan anggaran SPP gratis tingkat SMA misalnya yang dimlai akan menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.vSelain itu, BPJS merupakan hak dasar yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, tidak tersosial-sasikan dengan baik.
“Di antaranya banyak juga yang menanyakan kepada dewan apakah SPP ini untuk sekolah negeri atau swasta, termasuk masalah BPJS ini yang masih menjadi polemik dikalangan masyarakat. Sehingga harus ada skema yang bagus ditingkat provinsi untuk mengelola anggaran pusat yang diperuntukan menutupi defisit,” kata Hasim di Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H Juanda. Kata Bandung Rabu (18/12).
Anggota dari Fraksi PKB itu menambahkan, soal mitigasi bencana yang saat ini tengah memasuki musim penghuian harus ada langkah kunkrit dalam mengatasi bencana banjir. Meskipun saat ini sudah bukan saatnya untuk melakukan pembahasan mitigasi.
“Tetapi paling tidak, ada tindakan yang responsif saat menghadapi bencana banjir tadi,” katanya.
Sementara anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira menyoroti soal perekonomian. Menurut Yunandar, seharusnya perencanaan dan penganggaran menitikberatkan pada sektor ekonomi sebagai panglima dalam pembangunan di Jabar.
Sebab, dengan terpenuhinya ekonomi sektor lainnya akan teratasi dengan baik. Justru yang berpotensi dalam pembangunan herbaSIS ekonomi dalam skala program prioritas sangat sedikit.
“Revitalisasi pasar misalnya dalam perencanaan dari 600 pasar tradisional yang saya catat mungkin hanya 6 revitalisasi,” ujar Yunandar.
Dalam perencanaan tahun 2021, kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, justru konsentrasi pada sektor pariwisata. Memang tidak menjadi persoalan yang signifikan selama semua unsur betul-betul mendukung program pariwisata.
Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) totalitas dalam mempromosikan atau mendukung kawasan destinasi wisata.
