SOREANG – Untuk menghindar terjadinya duplikasi laporan pertanggungjawaban yang sama dari anggota legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto melarang keras anggotanya untuk melakukan kegiatan bersama saat melaksanakan reses yang dimulai sejak 26 November – 1 Desember 2019.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan kewajiban semua anggota DPRD secara individu, tujuan utamanya untuk menyerap aspirasi dari konstituen masing masing anggota legislatif. ”Semua anggota DPRD harus kembali ke daerah pemilihan dan konstituen secara individual. Kalau dalam satu dapil ada tujuh anggota dewan, maka masing-masing harus menggelar tujuh kegiatan berbeda,”katanya saat ditemui usai menggelar audensi dengan pengurus AMPI Kabupaten Bandung di ruang pimpinan DPRD, Senin (25/11) lalu.
Sugianto menjelaskan, waktu pelaksanaan reses anggota legislatif boleh saja sama hari dan waktu. Namun, tempat harus berbeda dan konstituen yang hadir pun harus berbeda. Dengan begitu, lanjutnya tidak akan terjadi duplikasi laporan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menyiasati pengeluaran.
Dirnya menambahkan, dalam pelaksanaan reses, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bandung telah menginstruksikan pihak Sekretariat DPRD untuk melakukan monitoring ketat terhadap kegiatan reses semua anggota. ”Kami sudaj tiga kali melakukan pembekalan kepada anggota. Soalnya dalam kegiatannya juga didampingi oleh tenaga ahli. Pembekalan diberikan oleh Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Bandung,”akunya.
Sementata itu Ketua AMPI Kabupaten Bandung Nandang Sucita berharap kinerja anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2019-2024 bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Apalagi saat ini DPRD Kabupaten Bandung dihuni oleh banyak anggota baru yang berusia muda.
”Dengan banyaknya wajah baru, mungkin mereka awalnya belum tahu apa tugas dan fungsi DPRD. Khususnya kepada anggota legislatif dari Partai Golkar, sebagai partai pemenang Pileg dengan raihan kursi terbanyak. Harus bisa memberikan pelayan berbeda kepada masyarakat,” kata Bah Korun sapaan akrab ketua AMPI Kabupaten Bandung tersebut.
Sebagai anerbau partai Golkar, AMPI siap memberikan masukan dan kritikan kepada anggota DPRD khususnya anggota legislatif dari partai pimpinan ketua DPD Dadang M.Naser. Selain diharapkan bisa lebih mendengar suara-suara masyarakat, Fraksi Golkar menanggapi isu isu yang bisa diterapkan pada kebijakan sebagai landasan hukum daerah.
