BANDUNG – Forum RW Kota Bandung mendatangi kantor DPRD Kota Bandung untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menagih janji kampaye Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan Wakilnya Yana Mulyana, soal peningkatan anggaran untuk Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta.
Faktanya saat ini, anggaran untuk PIPPK tersebut dipangkas, sementara banyak program titipan Wali Kota Bandung, seperti pembiayaan Kang Pisman, Program Makanan Tambahan (PMT), Linmas, Gober dan lainnya yang lebih diutamakan.
Bendahara Forum RW Kota Bandung, Yetty Katmawati menjelaskan, PIPPK seharusnya menjadi program pemberdayaan untuk masyarakat tapi hal tersebut tidak terjadi.
“Kami pertanyakan kenapa anggaran untuk PIPPK dalam pemberdayaan masyarakat tidak turun, sehingga saat ini semua ketua RW gelisah, karena semua usulan dari RW tidak disetujui,” sesal Yetty saat dijumpai di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (14/11).
Yetty yang juga menjabat Ketua RW 02 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buahbatu menyatakan, program PIPPK ini harus dievaluasi. Sebab, terlalu banyak program titipan wali kota yang dibebankan kepada anggaran PIPPK.
“Seharusnya PIPPK ini usulan dari bawah ke atas atau apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan program usulan dari wali kota, jadi kebanyakan kita jadi penonton,” ucapnya.
Yetty menambahkan, sejauh ini banyak program yang diusulkan dari hasil rembukan masyarakat tidak mendapat persetujuan Pemerintah Kota Bandung. “Dulu saya pernah mengajukan untuk perbaikan jalan, tapi malah disuruh benerin balai RW,” ungkapnya.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung secara tegas mempertanyakan kenaikan anggaran untuk Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) untuk tahun 2020. Lantaran poin-poin yang diajukan Wali Kota Bandung tidak ada untuk pemberdayaan masyarakat.
Anggota Banggar Kota Bandung, Aan Andi menyebutkan, PIPPK ini harusnya bisa menyentuh inovasi dari masyarakat. Tapi sejauh ini banyak program titipan Wali kota Bandung. “Saya tidak menolak mau naik berapapun, tapi jangan ada program titipan wali kota,” kata Aan dijumpai di ruang Fraksi Demokrat.
Sebut dia, salah satu program titipan wali kota yang dibebankan kepada anggaran PIPPK ialan program Kang Pisman. Dimana alokasi anggaran untuk Kang Pisman sendiri mencapai Rp 10 juta.
