”Terakhir dilakukannya juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Di sinilah kita harus mulai berpikir. Dan kami pada saat pelantikan Presiden Jomowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan memulai jabatan baru MPR, pemerintah untuk kembali memasukan mata pelajaran Pancasila di setiap jenjang pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan berkembangnya intoleransi di lingkungan sekolah disebabkan karena dunia pendidikan Indonesia gagal mengarusutamakan pelajaran Pancasila.
Menurutnya elemen pendidikan Indonesia saat ini masih gagal untuk mengajak siswa dan masyarakat mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan Indonesia saat ini gagal menunjukkan lingkungan sekolah sebagai tempat universal dan plural. ”Ada sekolah sekarang yang batasi siswa laki-laki dan perempuan dan identitas agama menguat sejak dini,” ungkap Romo Benny. Romo Benny menegaskan bahwa Pancasila adalah untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari, bukan didoktrin.
Baca Juga:Informasi BKD Jabar Terkait CPNS 2019Proyek Kereta Cepat Baru Capai 36,01 %
”Yang penting hambatan yang ditemui tak membuat kita kecil hati untuk terus membumikan Pancasila. Pancasila bukan untuk didoktrin, tapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya. (*)