Pelantikan Kades Serentak di GBS

Pelantikan Kades Serentak di GBS
BERKOMUNIKASI: Bupati Bandung Dadang M.Naser (kiri) berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tata Irawan (kanan) disela rapat evaluasi Pilkades serentak di Kabupaten Bandung.
0 Komentar

SOREANG – Untuk efektifitas pengamanan, pasca pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang M.Naser menginginkan pelantikan kepala desa (kades) terpilih dilakukan bersama di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS).

Menurutnya, pelantikan Kades terpilih dilakukan bersama disatu lokasi untuk efektifitas pengamanan. Kami sudah melakukan rapat evaluasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian, ajuan rencana pelantikan kades di GBS mendapat respon positif dari pihak keamanan.

“Saya ingin kades yang menang dilantiknya di GBS dalam dua waktu, seperti halnya pelantikan bupati walikota yang dilaksanakan di Gedung Merdeka. Kalau dilaksanakan secara parsial di masing-masing kecamatan, pengamanannya berat. Ini sudah saya diskusikan dengan pihak kepolisian,” katanya usai menggelar rapat evaluasi Pilkades Serentak 2019 di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, belum lama ini.

Baca Juga:Dinkes Optimalkan Penerapan KTR di Kantor Pemkab374 Kendaraan Bermotor Milik Pemkot Cimahi Segera Dilelangkan

Dadang menjelaskan, tahun ini, incumbent (kades lama) yang mengikuti pilkades berjumlah 159 orang. 55 orang di antaranya, belum berakhir masa jabatannya. ”Kades incumbent yang masa jabatannya masih tersisa lalu kalah dalam kontestasi, bagaimana hak-haknya itu harus dikonsultasikan. Kaitkan juga dengan penyerapan anggaran. Walaupun ada keputusan bahwa anggaran itu dicairkan oleh Plt (Pelaksana Tugas), namun kades baru yang terpilih harus mengetahui. Itu kewaspadaan hukum, lebih baik semua dilibatkan dengan konsolidasi dari camat. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu, mengapresiasi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Evaluasi menurutnya perlu terus dilakukan, untuk disampaikan kepada kementerian dalam negeri.

”Terima kasih kepada seluruh stake holder, asisten, dinas terkait, kecamatan, yang telah melaksanakan Pilkades Serentak di 199 desa. Pilkades berbeda dengan pilpres atau pileg, karena dilakukan secara head to head (para calon berhadapan langsung). Bebannya juga cukup berat bagi sebuah kabupaten yang desanya banyak, dan ini memerlukan evaluasi yang kuat untuk disampaikan kepada kemendagri,” paparnya.

Seperti diketahui dalam pilkades yang diselenggarakan di 199 desa di Kabupaten Bandung tersebut, diikuti sebanyak 759 calon kades dan dilakukan di 2.094 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (yul)

0 Komentar