BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengajukan 1300 lebih pegawai Aparatur Sipil Negara mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun hanya disetujui sebanyak 868 oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Yayan Ahmad Berilyan mengatakan, penambahan PNS dilakukan untuk mengisi kekosongan dibeberapa bagian. Sebab, banyak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.
“Kita setiap tahun ada yang pensiun sekitar 1000-an tapi kita dapat hanya 868, dari sekian pensiunan itu didominasi oleh guru,”katanya di acara Bandung menjawab, di Jalan Aceh, Bandung. Selasa. (29/10).
Dia menyebutkan, untuk prsentase penerimaan diposisikan di formasi 70 persen untuk Guru, 17 persen Tenaga Kesehatan seperti dokter spesialis gigi dan tenaga perawat, 15 persen untuk Tenaga Teknis, dan 2persen untuk disabilitas.
“Tahun sebelumnya, biaya dianggarkan dari pemerintah pusat, namun sekarang dari pemerintah daerah, kita anggarkan Rp 6,8 Miliar,”sebut Yayan.
Pihaknya memprediksikan 20.000 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan membanjiri kesempatan lowongan ini. Terlebih, pengalaman 2018 telah mencapi jumlah itu. Sehingga mempersiapkan perlengkapan tes sesuai estimasi peserta.
“Artinya kita harus menyiapkan komputer sekian, tempat sekian, jaringan, meja sekian dan lain-lain, dan itu harus selesai dalam waktu 21 hari,”jelasnya.
Pihaknya juga mengimbaukan untuk tidak percaya dengan informasi yang tidak resmi dari pemerintah tentang pemalsuan Surat Keputusan (SK), dimana sekarang, menurutnya sangat mudah merekayasa surat menyurat.
“Bahkan tahun kemaren ada kasus pemalsuan SK yang sudah jadi, yang lapor ke saya ada 5 orang, bahkan banyak modus-modus baru, tapi oknumnya dilakukan Non PNS,”tambahnya.
Sedangkan Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPP Apip Rizal Ramadhan menambahkan tahun ini dibagikan tiga formasi yaitu formasi Disabilitas, formasi Cumlaude dan Diaspora khusus bagi warga negara yang bekerja di luar negeri diberikan fasilitas untuk seleksi CPNS.
“CPNS tetap banyak peminatnya, sementara kebutuhan terbatas, maka disarankan jangan mudah terprovokasi,”sarannya
Apip mengatakan, pada saat pendaftaran dimana pengunggahan administrasi tidak lengkap sehingga banyak yang gagal.
“Misalnya ketika dia sudah daftar, tapi tidak mengupload transkip nilai atau ijazah, kemudian ada juga kesalahan mengenai kualifikasi pendidikan,”tambahnya.
