SOREANG – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi melantik para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Dari 34 orang menteri dan beberapa pejabat setingkat menteri yang dilantik, ada beberapa wajah lama yang kembali dipercaya. Meski demikian, presiden lebih banyak memilih orang-orang baru serta mengubah beberapa kementerian dan lembaga.
Mencermati susunan Kabinet Indonesia Maju, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengapresiasi langkah yang diambil presiden. Menurutnya, pilihan Jokowi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan pada periode 2019-2024 tersebut, bersifat akomodatif.
”Selamat atas pelantikan para menteri yang telah dipilih, dipercaya dan dikukuhkan. Saya salut karena pemilihan anggota kabinet ini bersifat akomodatif, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada lagi perbedaan, tapi sila ke tiga Persatuan Indonesia. Itu yang lebih penting, demi memperkuat tali silaturahmi kita,” ungkap Dadang Naser saat ditemui di Soreang, Rabu (23/10).
Dadang mengatakan, pesta demokrasi sudah usai. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak untuk sama-sama bekerja dan berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. ”Mari kita sama-sama bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Kritik konstruktif dari seluruh pihak, baik akademisi, media, partai, maupun politisi, semua pasti diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Ayo kita sama-sama terbuka dan tidak alergi kritik,” katanya.
Praktik demokrasi di Indonesia, berbeda dengan negara lain. Ia berpendapat, di Indonesia tidak dikenal partai oposisi secara lembaga. ”Di Indonesia sebetulnya tidak dikenal partai oposisi secara lembaga. Namun secara kultur politis itu silakan, sifat oposisi nya dalam hal watawa saubil haq watawa saubis shabr. Ketika ada suatu kekeliruan dalam sebuah kebijakan, atau dalam implementasi sebuah kebijakan, itu harus dikoreksi oleh siapapun,” jelasnya.
Dadang juga menerangkan, partai-partai yang berkoalisi tetap harus menunjukkan sikap kritis demi kemajuan negara. ”Jangan karena menterinya satu partai, tidak kita kritik. Sikap kritis tetap harus ada, itu tandanya kita nyaah ka nagara (sayang kepada negara),” terangnya.
