JAKARTA – Partai Gerindra yang merupakan rival partai pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin diprediksi mendapat dua menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Hal tersebut terlihat saat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Istana Negara untuk memenuhi undangan Joko Widodo.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan partainya sangat berbesar hari dan lapang dada dengan kondisi tersebut.
”Partai NasDem legawa kemungkinan Gerindra dapat dua jatah menteri,” katanya menanggapi kedatangan Prabowo Subianto dan Edy Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, kemungkinan Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih dalam batas kewajaran.
”Saya rasa ini masih dalam batas toleransi (Gerindra dapat dua menteri),” ujarnya.
Presiden Jokowi, menurutnya, pasti memliki alasan lain mengapa Gerindra dapat masuk dalam pemerintahan.
”Mungkin Pak Jokowi melihat dari berbagai sisi mengapa Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah,” tuturnya.
Partai NasDem pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait susunan kabinet kerja jilid II ini karena itu merupakan hak prerogatif presiden.
”Kita di NasDem Sami’na Wa Atho’na,” ujar Willy.
Terkait berapa jumlah menteri yang akan didapat NasDem, Willy mengaku NasDem akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sebagai partai pendukung, tambah dia, NasDem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
Hal itu juga berulangkali ditegaskan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahwa NasDem mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
”Sikap itu menjadi pedoman dan landasan bagi NasDem,” ucapnya.
Sementara itu PKS, tak mempermasalahkan mitra koalisinya di Pilpres 2019, Gerindra masuk dalam kabinet jokowi-Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya tak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo mengundang Prabowo Subianto datang ke Istana Negara.
”Itu bukan domain PKS, itu domain Presiden untuk mengundang, itu hak Gerindra untuk menerima atau tidak. Semua silakan menentukan haknya masing-masing, rakyat akan menilai dan memberikan keputusannya pada Pemilu yang akan datang,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen.
