INDRAMAYU – Baru saja memperingati hari jadi Kota Indramayu ke 492, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Indramayu Supendi. Selain Bupati, KPK juga menangkap delapan orang lainnya.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, OTT dilakukan terhadap Bupati Indramayu beserta Kepala Dinas PUPR, rekanan kontraktor dan ajudan.
Menurutnya, ada lima orang yang sudah dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif. Selain itu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT ini.
Febri mengatakan, kedelapan orang yang kena OTT tersebut masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Sementara itu terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin karena masih saja ada kepala daerah yang ditangkap KPK.
“Itu yang saya sedih dan cukup prihatin. Mudah-mudahan. Ya selalu saya mengatakan ini yang terakhir, yang terakhir, tapi kok ya terus,” kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Tjahjo mengatakan Kemendagri telah melakukan pencegahan bersama KPK. Dia mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati di area rawan korupsi.
“Banyak, 119 (kepala daerah jadi tersangka). Ya kalau sudah itu ya bagaimana kebijakan strategi nasional, pencegahan korupsi terus. Saya sudah turun hampir ke semua provinsi dengan KPK untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi. Pencegahan terus, perencanaan terus,” jelasnya.
Tjahjo enggan mengaitkan korupsi dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berbiaya besar. Dia mengatakan pelaku korupsi adalah oknum, bukan partai atau pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Supendi.
“Saya prihatin dengan (penangkapan) Supendi,” kata Uu di Gedung Sate.
Uu meminta birokrat di Jabar tidak macam-macam, yang bisa berdampak buruk bagi pribadi dan pemerintahan. Termasuk pihak swasta atau masyarakat pada umumnya yang memiliki kedekatan dengan pejabat.
Menurutnya, seluruh pihak harus bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak ada pihak tertentu yang memanfaatkan peluang mencari keuntungan pribadi.
“Saya minta seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki koneksi dengan para pejabat, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan ya,” kata dia.
