JAKARTA – Proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin periode 2019-2024 tengah disusun dan disempurnakan. Nantinya, orang-orang yang duduk di Kabinet merupakan orang pilihan yang berkualitas di bidangnya.
Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma’ruf Amin mengatakan penyusunan struktur kabinet masih dalam proses penyempurnaan. Sehingga belum bisa diumumkan.
”(Kabinet) sekarang masih disempurnakan-disempurnakan,” ujarnya, usai menjenguk Meko Polhukam Wiranto, di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, baru-baru ini.
Untuk itu, Ma’ruf meminta publik bersabar untuk mengetahui nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan dirinya dan Presiden terpilih Joko Widodo. Dia mengatakan jika saatnya sudah tepat, dipastikan akan diumumkan secara terbuka di hadapan masyarakat.
”Nanti lah kalau sudah saatnya. Tunggu saja,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang, Ma’ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus. ”Soal pelantikan ya persiapan dilantik saja,” ucap dia.
Terpisah, Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pesantren, KH M Yusuf Chudlori, mengatakan partainya sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
”PKB selalu siap untuk diajak bicara tentang komposisi kabinet dan menyiapkan kader terbaiknya untuk duduk di kursi menteri,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yusuf, hal yang dilakukan partainya terkait komposisi kabinet sangat wajar. Sebab PKB adalah partai pengusung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Bahkan PKB menjadi faktor penentu kemenangan pasangan Capres Jokowi- Ma’ruf.
”Dalam koalisi itu, PKB tidak hanya sebatas pengusung, tapi sangat terasa struktur dan caleg-caleg PKB bergerak masif untuk memenangkan pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” ujarnya.
Gus Yusuf menyarankan sebaiknya partai koalisi diajak bicara terkait figur menteri, terutama yang merepresentasikan kader partai.
”Memang soal menteri adalah hak prerogratif Presiden, tapi kalau kader partai sebaiknya merupakan rekomendasi dan perintah dari ketua partai. Kalau PKB ya harus atas perintah Ketum PKB Muhaimin Iskandar karena ini akan lebih bisa dikontrol program-programnya kelak,” katanya.
