Aplikasi “SI VESPA” Wujudkan Transparansi Keuangan

NGAMPRAH– Untuk mewujudkan transparansi dan kepatuhan kepada ketentuan tentang tata kelola keuangan daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) segera meluncurkan sebuah aplikasi bernama SI VESPA (Sistem Aplikasi Verifikasi Pembayaran Langsung).

Sekretaris DPRD KBB, Rony Rudyana didampingi Kasubbag Verifikasi pada Sekretariat DPRD KBB, Diane Yuliandri mengungkapkan, aplikasi ini merupakan inovasi baru dalam menunjang kinerja yang lebih tertib, cepat, transparan dalam setiap laporan keuangan.

Aplikasi ini juga, kata Diane, bekerja secara online yang dapat mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dengan pembayaran langsung, baik dari segi kelengkapan administrasi maupun penggunaan anggaran di lembaga legislatif.

“Harapan kami, dengan aplikasi sistem baru ini akan menekan tidak tertibnya dalam pembayaran langsung, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sekarang itu, perlu adanya perubahan proses pembayaran langsung dalam sebuah sistem informasi melalui SI VESPA ini,” kata Diane di Kantor DPRD KBB, Kamis (26/9).

Menurut Diane, di era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, dibutuhkan terobosan inovasi yang lebih baik dari sebelumnya yang hanya bekerja dengan cara manual. Sehingga, penerapan aplikasi seperti SI VESPA dirasa sangat tepat untuk diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD KBB.

Apalagi, aplikasi tersebut dapat memberikan layanan pelaporan aktivitas para anggota legislatif. “Karena melalui SI VESPA, dalam segi waktu dan pelaksanaan kegiatan seperti kunjungan kerja dan reses, yang dalam praktiknya sangat fleksibel dan lebih transparan,” katanya.

Diane menambahkan, saat ini aplikasi SI VESPA masih dalam tahap uji coba di internal. Karena, aplikasi ini merupakan salah satu proyek perubahan dirinya dalam kegiatan diklat yang tengah dijalani saat ini. Namun demikian, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi piranti baru dalam menyusun kebijakan dan peningkatan kinerja di Sekretariat DPRD KBB.

“Rencananya aplikasi ini akan mulai diterapkan tahun 2020 mendatang dan sekarang fokus pada sosialisasi serta uji coba terlebih dahulu, karena ke depan bisa juga dikembangkan lagi dengan tambahan fitur lain. Mudah-mudahan, aplikasi ini dapat menjadi sebuah pola yang dapat dijadikan referensi bagi lembaga legislatif,” tandasnya. (drx)