JAKARTA – Penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Perum Bulog bocor oleh mafia. Para mafia atau oknum mencari berbagai celah untuk menyedot beras BNPT.
Akibatnya, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut kerugian negara mafia penyaluran beras BPNT mencapai Rp5 triliun.
Dijelaskan lelaki yang akrab disapa Buwas, pemerintah melalui Kementerian Sosial menganggarkan Rp20,8 triliun untuk program BPNT yang dialokasikan untuk 15,6 juta keluarga. Namun, dalam penyalurannya ada penyimpangan beras BPNT setidaknya 25 persen dari anggaran.
“Kurang lebih yang disimpankan setiap tahun Rp5 triliun, lebih dari sepertiga anggaran. Apalagi, Presiden menambah kegiatan BPNT ini menjadi Rp60 triliun, semakin banyak uang yang dikorupsi,” kata Buwas di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin (23/9).
Dikatakannya, dalam sebulan mafia penyalur beras BPNT meraup keuntungan Rp9 miliar. Modus yang digunakan salah satunya mengoplos atau mengganti beras premium dengan beras medium.
Setelah ditelusuri di lapangan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan tersebut tidak pernah mendapatkan beras premium, melainkan beras medium dengan harga Rp7.500 per kilogram. Akibatnya, mereka mendapatkan jatah beras lebih sedikit, yakni maksimal hanya tujuh kilogram, dari yang seharusnya bisa 10 kilogram dengan beras kualitas medium.
“Kalau setiap bulan kita rata-rata dari penyalur, mereka sudah dapat keuntungan Rp9 miliar lebih. Saudara-saudara kita penerima BPNT harusnya terima 10 kilogram ini disunat hanya terima tujuh kilogram,” katanya.
Modus lainnya adalah menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah ke kantung bermerek Bulog. Akibatnya, masyarakat penerima bantuan mengira beras produksi Bulog bermutu rendah, bau, berkutu dan kusam.
Ditegaskan Buwas, beras yang disalurkan untuk program BPNT adalah produk yang berkualitas. Ia pun menduga bahwa karung beras berlogo Bulog diperjualbelikan secara bebas di situs online dengan harga Rp1.000 per karung.
“Banyak penjualan karung beras di online. Ini pemalsuan sesegera mungkin harus ditangani. Mereka pasti berkolaborasi dengan sindikat, mau pesan 1.000, 5.000 karung, pasti dapat, segera, cepat,” katanya.
Menurut dia, kejahatan pemalsuan beras ini tidak hanya merugikan masyarakat penerima BPNT, tetapi juga sebuah tindakan memiftnah kinerja negara melalui Bulog.
