BANDUNG – Pemekaran desa menjadi satu masukan utama dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kepada gubernur dan wakil gubernur agar bisa direalisasikan ditahun kedua mereka menjabat.
Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Syahrir pemekaran desa merupakan salah satu wacana yang paling realistis saat ini. Pasalnya, anggaran untuk desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) cukup besar. Apabila, desa yang saat ini cakupan wilayahnya luas dan jumlah penduduknya padat, maka pembangunan bisa merata. “Kita akan lebih banyak membangun dipelosok, karena dengan pemekaran pembangunan akan lebih menyentuh langsung masyarakat,” tutur usai menghadiri anniversary Jabar Juara di halaman belakang aula barat Gedung Sate Bandung, kemarin (6/9).
Dikatakan, wacana ini sengaja ia sampaikan agar dapat direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan kajian yang komprehensif. “Ini wacana pribadi saya yang coba disampaikan kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar di tahun kedua mereka memimpin Jawa Barat menjadi skala prioritas,” katanya.
Diakui, bahwa pemekaran desa ini sesungguhnya membantu kabupaten/kota dalam membangun wilayahnya, ketimbang mereka membuat Daerah Otonomi Baru (DOB) karena akan lebih membebani daerahnya sendiri, pemerintah provinsi dan pusat. “Jika yang dikembangkan itu desa-desa, otomatis penyerapan dana desa kita lebih besar,” ucapnya.
Sehingga, lanjut dia, bahwa pemekaran desa lebih menguntungkan daripada pemekaran kabupaten/kota. “Tolok ukur pemekaran wilayah itukan pembangunan dan pelayanan serta lain-lainnya. Kalau desanya lebih mandiri dan bangkit bisa menghasilkan PAD baik untuk desa maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa dan wilayah yang cukup luas, idealnya memiliki 10.000 desa. Karena Jawa Timur dan Jawa Tengah juga jumlah desanya 10.000 lebih. “Kita tinggal liat kesungguhan saja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Jawa Barat, H Dedi Supandi SSTP menyambut baik wacana dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. “Saya setuju,” ucapnya.
Dia mengakatan, tujuan dari pemekaran desa ini adalah intinya mendekatkan diri dengan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 48 juta jiwa, tapi jumlah desanya hanya 5.312 desa. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki jumlah 34 juta jiwa, tapi desa sebanyak 7. 809 desa. “Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk, maka Jawa Barat membutuhkan 10.871 desa,” katanya.
