JAKARTA – Akhirnya terjawab, PAN memilih berjuang di luar pemerintahan. Langkah oposisi ini dinilai banyak kalangan sangat tepat. Apalagi sejak Pilpres 2019, partai yang dibentuk setelah reformasi itu berseberangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengapresiasi singkap PAN Yang memilih berada di luar Pemerintahan Jokowi. Menurut dia, langkah partai tersebut sudah tepat, karena pada Pilpres 2019, PAN bukan lah partai yang mendukung Jokowi Maruf. “Wah itu pilihan politik yang tepat, bagus” tandasnya, kemarin.
Selama ini, kata dia, terjadi gonjang-ganjing terkait sikap PAN setelah pemilu. Ada yang menyatakan partai tersebut akan bergabung dengan Jokowi. Semuanya gamblang setelah elite PAN dengan tegas mengatakan akan berada di luar pemerintah.
Politikus asal Madura itu mengatakan, PAN mempunyai hak untuk memutuskan langkah politik mereka. Mereka juga mempunyai hak berada di luar pemerintahan. “Apa pun sikap mereka tidak mengurangi eksistensi Jokowi selaku presiden terpilih,” tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Dikatakannya, Presiden Jokowi juga mempunyai hak dan kewenangan untuk menolak atau menerima partai di luar koalisi yang ingin berkabung ke dalam pemerintahan. Begitu juga soal jatah menteri, presiden lah yang memiliki hak penuh untuk menentukannya. Tentu hal itu akan dibahas dengan para ketua umum.
Senada disampaikan , politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawawan Supratikno mengatakan, pihaknya menaruh hormat terhadap keputusan PAN Yang memilih untuk berada di luar pemerintahan mendatang. “Lho, harus kita acungi jempol. Itu pernyataan yang disampaikan petinggi PAN merupakan lahir dari pemahaan terhadap esensi demokrasi,” tuturnya.
Setelah memutuskan tidak bergabung dengan Jokowi, maka PAN akan menjadi partai yang mengawasi jalannya pemerintahan lima tahun mendatang. Namun, kata Hendrawan, PAN tidak akan bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebab, banyak pihak yang juga akan senantiasa mengawasi apa yang dilakukan Jokowi dan pemerintahannya.
Anggota DPR RI itu mengatakan, pengawasan kinerja pemerintah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. Semua pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan agar pemerintahan ke depan berjalan dengan efektif dan tidak menyimpang. Pengawasan juga dibutuhkan pemerintah agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
