Dan yang keenam, waktu pelaksanaan Popnas dan Peparpenas yang tinggal kurang lebih 50 hari lagi, sementara beberapa venue yang akan digunakan juga belum siap maka akan sangat menggangu perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam menyiapkan PON dan Peparnas tahun 2020. “Ya, surat itu telah dikirim dan ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pelaksanaa Presitasi Olahraga Kemenpora termasuk Ketua DPRD Papua,” terang Gatot.
Gatot menambahkan Kemenpora masih berupaya mencari daerah pengganti pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (Popnas) dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) 2019 di Papua. “Agenda ini harus diadakan, solusinya sekarang kami sedang mencari daerah lain yang mungkin bisa menggantikan posisi yang seharusnya diisi Papua,” imbuhnya.
Pihaknya juga memahami keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe yang melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang menyatakan pengunduran diri sebagai tuan rumah Popnas dan Peparpenas akibat masalah keamanan. “Itu diputuskan karena ada permintaan dari pak gubernur, yang intinya tidak diadakan di Papua karena juga waktunya yang sudah pendek. Mereka selama ini lebih fokus ke persiapan PON,” kata Gatot.
Sejatinya, pelaksanaan Popnas XV dan Peparpenas IX ini akan menjadi uji coba venue cabang olahraga sebelum pelaksanaan PON tahun depan. Dalam surat pemberitahuan pembatalan yang dikeluarkan Kemenpora pada 23 Agustus 2019, disebutkan pula pemindahan lokasi pelaksanaan tersebut juga akibat terdampak situasi keamanan yang tidak stabil di Papua dan persoalan teknis perihal lelang venue yang hingga 50 hari jelang pelaksanaan belum juga tuntas.
Terkait lokasi pengganti ini, Kemenpora mengaku sudah memiliki sejumlah dareah kandidat yang akan menggantikan posisi Papua untuk melaksanakan Popnas dan Peparpenas. Namun saat ditanya daerah mana yang dimaksud, Gatot masih enggan untuk menuturkan secara rinci. “Kami masih melakukan pendekatan dengan daerah terkait, lalu juga ada daerah yang sudah kami incar tapi kami belum bisa mengungkap. Kan belum ada kesepakatan dan perjanjian hitam di atas putih,” pungkas Gatot. (ful/fin)
