JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan kartu pra kerja (KPK). Lewat Program itu, Pemerintah memberikan pembekalan skill kepada lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,3 triliun tahun depan untuk merealisasikan rencana Presiden Jokowi itu.
Namun sejumlah kalangan seperti ekonom dan akademisi menyangsikan program tersebut akan berhasil. Sebab indikator keberhasilan menekan jumlah pengangguran bukan dari kartu pra kerja tetapi pertumbuhan ekonomi.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang bergairah. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.
Nah, atas kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum naik signifikan masih di angka 5,05 persen. Maka tidak memungkinkan pengangguran akan berkurang.
“Program KPK belum tentu efektif menyelesaikan masalah pengangguran. Dilihat dari sektor formal, masih melambat khususnya serapan tenaga kerja di manufaktur,” ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8).
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah memberikan penilaian yang sama, bahwa KPK tidak akan berhasil menuntaskan masalah pengangguran di Tanah Air.
“Kata kunci menekan pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen, maka setiap tahun kita menumpuk pengangguran dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8).
Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran KPK di tengah-tengah masyarakat bukan sebuah solusi yang tepat untuk menekan jumlah pengangguran yang kian bertambah setiap tahunnya.
“KPK bukan solusi mengurangi pengangguran, tapi sekadar memberikan bantuan kepada mereka yang masih dalam proses mencari kerja,” ucap dia.
Dia memastikan KPK tidak akan berhasil, dan tidak perlu lagi dilakukan kajian segala macam karena tidak akan menyelesaikan masalah jumlah pengangguran.
“Tidak perlu kajian. sudah jelas bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran. Yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran hanyalah membuka lapangan kerja dan itu bisa terjadi jika investasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi,” jelas dia.
