Menurut Atalia, pengurus PKK harus terlibat aktif menjalankan program Kampung KB. Tujuannya, supaya laju pertambahan penduduk dapat direm, ketahanan dan pemberdayaan keluarga dapat terwujud, dan permasalahan lain dalam keluarga bisa diselesaikan.
“Program KB dicanangkan untuk menekan terjadinya ledakan penduduk pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan fungsinya, yaitu penyuluhan, pendataan dan penggerak. PKK dapat mulai dari unit keluarga terkecil untuk menentukan keberhasilan program ini,” ucapnya.
“Kualitas kehidupan masyarakat bisa dilakukan dengan cara merencanakan kehidupan keluarga mereka. Bagaimana pernikahan, jarak kelahiran antar anak, itu bisa membuat kualitas agar anak mereka terperhatikan,” tambahnya.
Program KB sendiri merupakan program nasional yang juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, Kampung KB adalah satuan wilayah setara dusun atau RW yang di dalamnya terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dengan program-program sektor lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat di wilayah tersebut.
“Bahwa Kampung KB adalah kampung kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan keluarga. Jadi, kalau di Kampung ini ada 183 keluarga, harus dijamin bahwa dalam semua keluarga yang ada harus melakukan kedelapan fungsi keluarga dengan baik,” kata Teguh.
“Semoga manfaat dari Kampung KB ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang ada, sehingga dapat menekan angka pertumbuhan penduduk,” tutupnya. (*)
