Sama seperti PDIP. Partai NasDem juga tak setuju dengan usul pimpinan MPR menjadi 10 orang. Sekjen NasDem Johnny G Plate menilai PAN terlalu pragmatis. Karena hanya berbicara soal kekuasaan. Menurut dia, UU MD3 No 2/2018 tak bisa sembarangan direvisi hanya demi mengakomodasi kursi-kursi tertentu. “Kami belum pernah berbicara bagaimana untuk merevisi. Salah satu yang harus didalami secara matang, jangan sampai terlalu pragmatis. Apalagi UU MD3, hanya untuk kekuasaan di DPR atau MPR atau DPD diubah seenaknya sesuai hasil pemilu, tanpa ada kajian,” jelas Johnny.
Untuk diketahui, komposisi pimpinan MPR saat ini mengacu pada Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yakni yakni 1 ketua dan 7 wakil. Untuk periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan dikembalikan ke aturan semula. Yakni 1 ketua didampingi 4 wakil ketua.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, usulan itu terlalu dipaksakan. Menurutnya PAN tak mau kehilangan kursi pimpinan MPR. Jadi mengusulkan pimpinan 10 orang dan semua partai mendapatkan kursi, termasuk PAN. “Karena kita tahu partai yang lolos ke DPR ada 9. Jadi semuanya ingin dapat kursi,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Senin (12/8).
Menurutnya, PAN bersaing dengan partai-partai lain dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR. “Karena sistem pemilihannya berdasarkan paket. Jika paketnya menang, PAN akan jadi pimpinan. Jika kalah ya nggak dapat apa-apa,” tandasnya.
Ujang menilai saat ini PAN dilematis. Suara PAN di Pileg juga tidak signifikan. Hal ini akan mempersulit PAN mempertahankan posisi Ketua yang sekarang dijabat oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Bargaining dengan pemerintah dan partai-partai lain juga kecil. Oleh karena itu, PAN mewacanakan 10 pimpinan MPR,” imbuhnya.
Terpisah, [eneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai usulan PAN ini demi alasan proporsionalitas saja. Menurut dia, usulan itu bagus. Tetapi membuat postur MPR jadi gemuk. “Saya pikir tidak ada urgensi tentang penambahan kursi pimpinan MPR. Itu karena jabatan pimpinan MPR belum terlalu strategis dibanding DPR,” ujar Wasisto.(yah/fin/rh)
