JAKARTA – Ada yang berbeda dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8) pagi.
Kehadirannya tidak didamping sejumlah Menteri yang dinilai memiliki keterkaitan dengan peristiwa blackout alias mati lampu.
RI 1 tidak didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno apalagi dua Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan dan Puan Maharani.
Presiden didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara plus Kepala BSSN yang baru Hapsoro Hadinoto.
Lalu kemana Rini Sumarno atau Luhut dan Puan yang semestinya mendampingi kunjungan orang nomor wahid di bumi nusantara ini? Nitizien pun mulai “nyinyir”. Ada yang menyebut “kode ganti menteri” sampai “tanda kegelapan mulai datang”.
Terlepas dari sindiran yang disampaikan publik di facebook maupun twitter, Presiden Jokowi telah memberikan warning agar hal ini tak terulang kembali.
“Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar. Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” tegas Presiden di hadapan para direksi dan pimpinan PT. PLN (Persero).
Menurutnya, peristiwa seperti ini pernah terjadi pada tahun 2002, 17 tahun yang lalu, saat pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi.
“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” terangnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu.
“Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” ucap Presiden.
Presiden meminta diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali.
