BANDUNG – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat bertekad mengawal suksesi Airlangga Hartarto di ajang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Desember 2019 mendatang.
Bahkan, Partai Golkar Jabar pun mempelopori rumusan arah kebijakan politik Partai Golkar sebagai bentuk pertanggungjawaban dukungan yang telah diberikan kepada Airlangga Hartarto. Rumusan tersebut, nantinya menjadi pijakan dalam penyusunan program-program Partai Golkar lima tahun ke depan.
“Jadi, secara matang kita bicarakan sejak saat ini dan Jabar mulai memelopori karena kita sudah declair menjadi pintu utama bagi kemenangan Pak Airlangga Hartarto,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi seusai Rapat Koordinasi Suksesi Airlangga Hartarto di Padma Hotel, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (1/8/2019).
“Maka, deklarasi dukungan itu bukan hanya sekedar menyampaikan dukungan, tetapi juga mempertanggungjawabkan untuk keberhasilan lima tahun ke depan,” sambung Dedi.
Dedi menerangkan, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan DPD Partai Golkar Jabar tersebut, salah satunya yakni menyusun naskah-naskah akademik yang melibatkan konsultan dan pakar politik nasional untuk membuat rumusan-rumusan yang menjadi kebijakan bagi kepentingan Munas Partai Golkar.
“Pada akhirnya, kebijakan tersebut menjadi program kerja Partai Golkar periode 2019-2024,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga meyakini, situasi politik ke depan akan lebih cair menyusul pertemuan-pertemuan yang digelar elite politik di tingkat pusat belakangan ini. Bahkan, Dedi pun yakin, ke depan, tidak akan ada lagi dua kutub politik yang selama ini memiliki perbedaan pandangan politik.
“Mau tidak mau, kondisi tersebut memberikan implikasi yang cukup luas untuk perkembangan politik,” katanya.
Implikasi yang dapat dirasakan dari mencairnya situasi politik tersebut, lanjut Dedi, yakni peta politik ke depan akan lebih dinamis, termasuk dalam menyikapi arah koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Mungkin di 2024 kutubnya menjadi banyak, tetapi isu politis yang berbasis agama akan mengalami penurunan seiring dengan mencairnya politik pada tingkat elite parpol di Jakarta,” terangnya.
Soal ‘jatah’ Partai Golkar di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk jatah Partai Golkar di parlemen, Dedi kembali menegaskan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kabinetnya.
