CIMAHI – Para Kepala Desa (Kades) se-Jawa Barat diminta tak tergoda dengan besaran anggaran yang diterima bagi Pemerintah Desa (Pemdes) setiap tahunnya. Sebab, anggaran itu mutlak untuk kepentingan masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum usai memberikan sambutan dalam acara ‘Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Pemerintah Desa Angkatam VII, VIII dan IX Tahun 2019 bagi Para Kepala Desa di Jawa Barat’, Senin (15/7) di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi
“Jadi harus tahan dari godaan-godaan semacam itu (penggunaan anggaran desa untuk keperluan pribadi). Artinya kita harus lurus melaksanakan apa yang diatur sebagai kepala desa,” imbuh Uu.
Menurut Uu, menjadi seorang Kades itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, bukan hanya soal pekerjaan tapi juga tantangan untuk mengelola anggaran yang baik dan tidak disalahgunakan. Apalagi seluruh Pemdes di Jawa Barat mengelola tiga jenis bantuan anggaran, yakni dana desa dari pemerintah pusat, bantuan dari Pemprov Jabar dan dari Pemkab setempat.
Untuk itu, tegas Uu, para Kades se-Jawa Barat harus memiliki niat yang lurus dan amanah dalam menjadi seorang pimpiman. Sebab, seorang pimpinan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Harapannya kepala desa yang dia harus niatnya lurus. Jadi kepala desa ini banyak tantangan. Bukan hanya tantangan dari pekerjaan tetapi juga tantangan iming-iming yang sekarang sedang buming adanya dana dari berbagai tingkatan pemerintahan,” jelasnya.
Agar tak mudah tergoda hal-hal negatif, lanjut dia, para Kades harus memiliki keilmuan dan kemampuan untuk mengelola desa. Untuk itu, pendidkan dan pelatihan yang tengah mereka ikuti kali ini menurutnya sangat penting.
“Orang yang belajar di sini ilmunya harus bermanfaat. Ini semua tidak bisa berjalan baik kalau tidak memiliki keilmuan yang hebat,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menambahkan, dalam pelatihan dan pendidikan ini ada 90 Kades yang diikutsertakan. Mereka adalah para Kades baru.
“Ini angkatan VII, VIII dan IX tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Barat,” terangnya.
